JOMBANG, Garudasatunews.id – Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum (PPDU) Peterongan, Jombang, HM Zulfikar As’ad atau Gus Ufik, berharap kepemimpinan baru di Badan Gizi Nasional (BGN) dapat memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama dalam aspek transparansi, pengawasan, dan koordinasi lintas sektor.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul pergantian pucuk pimpinan BGN setelah tiga pejabat sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Perubahan kepemimpinan itu dinilai menjadi momentum untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap pelaksanaan program yang menyasar peserta didik di berbagai daerah.
Gus Ufik menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan strategis yang memiliki manfaat besar dalam mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak sekolah. Namun, menurutnya, berbagai persoalan yang muncul di lapangan perlu menjadi perhatian serius agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.
“Program ini sangat baik dan harus terus diperkuat. Oleh sebab itu, transparansi harus diutamakan,” ujar Gus Ufik, Kamis (4/6/2026).
Rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) tersebut menilai keterbukaan informasi dalam pelaksanaan program menjadi faktor penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain transparansi, ia juga menyoroti perlunya penguatan koordinasi antara BGN dengan pemerintah daerah dan instansi teknis terkait. Menurutnya, sejumlah aspek teknis di lapangan masih memerlukan sinkronisasi yang lebih baik, mulai dari penentuan lokasi dapur penyedia makanan hingga penyesuaian kebutuhan berdasarkan kondisi masing-masing daerah.
Ia menilai keterlibatan berbagai lembaga teknis diperlukan agar program tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan gizi peserta didik secara tepat dan terukur.
Gus Ufik secara khusus menekankan pentingnya pelibatan Dinas Kesehatan dalam setiap tahapan pelaksanaan Program MBG. Menurutnya, instansi tersebut memiliki kompetensi dalam memastikan standar gizi, kualitas makanan, serta kebutuhan nutrisi peserta didik sesuai dengan kelompok usia dan kondisi kesehatan masing-masing.
“Saya melihat koordinasi program MBG ini masih perlu diperkuat dengan lembaga lain. Misalnya Dinas Kesehatan harus dilibatkan sehingga anak sekolah benar-benar mendapatkan gizi yang dibutuhkan,” katanya.
Dengan adanya kepemimpinan baru di Badan Gizi Nasional, sejumlah kalangan berharap evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan program berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi peserta didik di seluruh Indonesia.
(Red-Garudasatunews)
