JAKARTA, Garudasatunews.id – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan Program Sekolah Rakyat harus diawali dengan kejujuran dalam melihat kondisi riil pendidikan nasional, khususnya masih tingginya jumlah anak usia sekolah yang belum mengenyam pendidikan maupun putus sekolah.
Pernyataan itu disampaikan Gus Ipul saat menerima audiensi Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri, Bupati Solok Selatan Khairunas, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, serta Wakil Bupati Puncak Naftali Akawal di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Menurut Gus Ipul, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat lebih dari empat juta Anak Tidak Sekolah (ATS) di Indonesia. Kelompok tersebut mencakup anak yang belum pernah sekolah, putus sekolah, maupun berpotensi putus sekolah sehingga membutuhkan perhatian serius pemerintah.
Ia menilai keberadaan anak-anak tersebut kerap luput dari perhatian karena hidup di tengah masyarakat tanpa terjangkau layanan pendidikan. Sebagai contoh, Gus Ipul mengungkapkan masih terdapat anak berusia 15 tahun di Jakarta yang belum pernah mengenyam pendidikan formal meski tinggal tidak jauh dari pusat pemerintahan.
Presiden Prabowo Subianto, lanjutnya, menyebut kelompok tersebut sebagai the invisible people, yakni masyarakat yang mengalami kerentanan namun belum sepenuhnya teridentifikasi dalam proses pembangunan. Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok tersebut.
Gus Ipul mengajak seluruh kepala daerah mempercepat pembangunan dan pengembangan Sekolah Rakyat di wilayah masing-masing guna mendukung target pemerintah, yakni tersedianya minimal satu Sekolah Rakyat di setiap kabupaten dan kota.
Selain pengembangan Sekolah Rakyat, Kemensos juga menekankan pentingnya pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Menurut Gus Ipul, kualitas data menjadi faktor utama agar penyaluran bantuan sosial berjalan tepat sasaran.
Ia menjelaskan DTSEN dikelola oleh BPS, sementara proses pembaruan data dilakukan bersama pemerintah daerah melalui aplikasi SIKS-NG, aplikasi Cek Bansos, pendamping sosial, serta layanan pengaduan masyarakat. Pemerintah daerah diminta aktif memastikan data yang dikirim akurat agar kebijakan sosial tidak mengalami bias.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri menyampaikan apresiasi atas Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen mengawal percepatan pembangunan sekolah tersebut agar semakin banyak anak Papua memperoleh akses pendidikan yang layak.
Saat ini, pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di Papua sedang berlangsung di tiga lokasi, yakni Kabupaten Biak Numfor, Jayapura, dan Sarmi. Pemerintah Provinsi Papua berharap pembangunan dapat terus diperluas pada 2026 hingga tahun-tahun berikutnya guna menjangkau lebih banyak wilayah.
(Red-Garudasatunews)
