JEMBER, Garudasatunews.id – Fraksi Partai Golkar Amanah DPRD Kabupaten Jember meminta Pemerintah Kabupaten Jember mempertimbangkan kembali rencana pinjaman daerah senilai Rp786,573 miliar yang masuk dalam skema pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027. Usulan utang tersebut dinilai berpotensi memperbesar beban fiskal daerah melalui kewajiban pembayaran pokok dan bunga dalam beberapa tahun ke depan.
Permintaan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Golkar Amanah, Suciati, saat rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPRD Kabupaten Jember, Jumat (31/7/2026).
Menurut Suciati, salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian serius adalah besarnya bunga pinjaman yang diperkirakan mencapai Rp37 miliar per tahun.
“Bunganya saja Rp37 miliar per tahun. Saya rasa itu bukan angka yang kecil. Dana sebesar itu juga dapat digunakan untuk pembangunan,” ujarnya dalam forum rapat.
Berdasarkan paparan yang disampaikan dalam pembahasan anggaran, pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) tersebut direncanakan untuk membiayai empat program pembangunan strategis. Alokasi terbesar ditujukan untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp400 miliar dan pengadaan penerangan jalan umum (PJU) sebesar Rp200 miliar.
Selain itu, sektor kesehatan juga menjadi sasaran pembiayaan utang, yakni untuk pembangunan gedung dan pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi sebesar Rp130 miliar serta pembangunan gedung dan pengadaan tempat tidur pasien di Rumah Sakit Daerah Balung sebesar Rp56,583 miliar.
Dalam pandangan Fraksi Golkar Amanah, rencana pinjaman tersebut tidak hanya perlu dihitung dari sisi manfaat pembangunan, tetapi juga dari dampaknya terhadap kemampuan keuangan daerah pada tahun-tahun berikutnya.
Suciati menilai, pemerintah daerah harus memperhitungkan secara matang konsekuensi pembayaran pokok dan bunga utang selama masa pelunasan. Menurutnya, pembangunan yang dibiayai utang juga akan memunculkan kebutuhan biaya pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur pada tahun-tahun berikutnya.
“Ketika infrastruktur selesai dibangun, daerah tetap harus menanggung biaya perawatan. Di sisi lain, kewajiban membayar pokok dan bunga utang tetap berjalan. Ini berpotensi mengurangi ruang fiskal untuk program pembangunan berikutnya,” katanya.
Sorotan serupa juga datang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Anggota DPRD Jember, Mufid, mempertanyakan tingkat urgensi pemerintah daerah dalam mengambil pinjaman daerah bernilai ratusan miliar rupiah tersebut.
Menurutnya, utang memang diperbolehkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak sosial dan ekonomi. Namun, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci tingkat kebutuhan dan urgensinya kepada publik.
“Seberapa genting kebutuhan itu? Jika tidak berutang, apakah Jember akan bangkrut atau mengalami kondisi darurat? Ini yang harus dijelaskan secara terbuka,” ujar Mufid.
Ia juga menyoroti bahwa pembangunan infrastruktur tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, ia menyebut sejumlah wilayah pegunungan di Kecamatan Silo yang memiliki keterbatasan infrastruktur, namun aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan baik.
Karena itu, Mufid mengingatkan agar kebijakan pinjaman daerah tidak diambil apabila tidak benar-benar mendesak. Menurutnya, setiap keputusan pembiayaan jangka panjang harus mempertimbangkan risiko pelaksanaan proyek dan dampaknya terhadap APBD di masa mendatang.
Dalam pembahasan tersebut, Fraksi Golkar Amanah turut menawarkan alternatif pembiayaan pembangunan tanpa menambah beban utang daerah. Salah satunya melalui efisiensi belanja serta penataan kembali alokasi anggaran yang dinilai belum memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Usulan tersebut menjadi bagian dari pembahasan KUA-PPAS 2027 yang masih berproses di DPRD Kabupaten Jember. Keputusan terkait rencana pinjaman daerah nantinya akan menjadi salah satu agenda penting dalam penyusunan kebijakan anggaran daerah untuk mendukung pembangunan sekaligus menjaga kesehatan fiskal Kabupaten Jember di masa mendatang.
(Red-Garudasatunews)
