SURABAYA, Garudasatunews.id – DPC Partai Gerindra Surabaya melakukan manuver politik melalui silaturahmi dan halal bihalal dengan PCNU Kota Surabaya, Rabu (1/4/2026). Pertemuan ini diklaim sebagai upaya memperkuat sinergi antara umaro dan ulama, namun juga membuka ruang komunikasi strategis terkait berbagai persoalan kota.
Ketua DPC Gerindra Surabaya, Cahyo Harjo Prakoso, menyebut pertemuan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari konsolidasi peran politik dalam pembangunan daerah. Ia mengakui adanya kebutuhan masukan dari kalangan ulama untuk memperkuat arah kebijakan.
“Silaturahmi ini menjadi ruang mendapatkan arahan dan masukan agar kami bisa menjalankan fungsi politik secara lebih maksimal,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, sejumlah isu krusial turut dibahas, mulai dari sektor pendidikan, penataan pedagang kaki lima (PKL), hingga peran generasi muda dalam pembangunan kota. Diskusi berlangsung terbuka, mencerminkan adanya kebutuhan sinkronisasi antara kebijakan politik dan aspirasi masyarakat berbasis keagamaan.
Cahyo menegaskan, pembangunan kota tidak bisa hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga harus menyentuh aspek sosial dan peradaban masyarakat. Ia menilai peran ulama, khususnya Nahdlatul Ulama, menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan tersebut.
“Pembangunan tidak cukup fisik, tetapi juga harus membangun karakter dan nilai sosial masyarakat,” tegasnya.
Ia juga memastikan adanya komitmen lanjutan dari Fraksi Gerindra DPRD Surabaya untuk menjalin kerja sama dengan PCNU dalam berbagai program pembangunan, baik di sektor sosial maupun kebijakan publik.
Di sisi lain, Ketua PCNU Kota Surabaya, KH Masduki Toha, memandang pertemuan ini sebagai langkah positif untuk membuka jalur komunikasi antara ulama dan legislatif. Ia secara terbuka menyampaikan sejumlah aspirasi yang diharapkan dapat diteruskan ke pemerintah kota.
“Aspirasi ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat. Semua harus disampaikan secara terbuka,” ujarnya.
Masduki juga menyoroti pentingnya transparansi program pemerintah, agar tidak berhenti di lingkaran birokrasi dan legislatif saja. Ia mengingatkan agar seluruh kebijakan benar-benar tersosialisasi dan dirasakan masyarakat luas.
“Program jangan hanya diketahui pemerintah dan DPRD, tapi harus sampai ke masyarakat,” tegasnya.
Pertemuan ini menandai upaya penguatan komunikasi antara kekuatan politik dan keagamaan di Surabaya, di tengah dinamika pembangunan kota yang menuntut keseimbangan antara kepentingan publik dan nilai sosial. (Red-Garudasatunews)
