JEMBER, Garudasatunews.id – Dukungan terhadap Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, untuk maju sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026-2031 mulai bermunculan dari kalangan pesantren di Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Salah satu dukungan terbuka disampaikan pengasuh Pondok Pesantren Riyadlus Sholihin Jember, Madini Farouq, Sabtu (16/5/2026). Tokoh muda NU yang juga cucu Rais Aam PBNU 1984-1991 KH Achmad Siddiq serta cicit pendiri NU KH Abdul Wahab Hasbullah itu menilai Irfan Yusuf memiliki kapasitas kuat menggantikan KH Yahya Cholil Staquf.
“Beliau adalah cucu dari Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari. Ibarat pohon, kepemimpinannya kokoh mengakar ke bumi dan menjulang ke langit. Artinya dia mengakar di rakyat dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah,” ujar Madini.
Menurutnya, Irfan Yusuf selama ini relatif tidak terseret dalam konflik internal NU yang kerap mencuat pada masa kepengurusan sebelumnya. Kondisi itu dinilai menjadi modal penting untuk meredam friksi sekaligus menyatukan berbagai elemen di tubuh organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.
“Gus Irfan juga punya kemampuan manajerial bagus,” katanya.
Madini menegaskan sosok Ketua Umum PBNU ke depan harus mampu menjaga independensi organisasi dari kepentingan politik praktis. Ia mengingatkan NU tidak boleh terjebak menjadi alat salah satu kekuatan partai politik.
“NU jangan masuk ke kantongnya partai politik, karena NU terlalu besar. Idealnya partai politik yang harus masuk di kantong NU, karena NU ini sosok yang besar, umatnya banyak. NU harus menjadi payung besar yang mengayomi semua kader NU di berbagai macam partai politik,” tegasnya.
Selain faktor manajerial dan kedekatan dengan akar rumput, Irfan Yusuf juga dinilai memiliki akses diplomasi internasional yang strategis, terutama dalam hubungan dengan Pemerintah Arab Saudi melalui posisinya sebagai Menteri Haji dan Umrah.
“Gus Irfan punya akses, baik itu nasional maupun internasional, jalur diplomatik kepada Kementerian Kerajaan Arab Saudi,” ujar Madini.
Ia menilai kemampuan diplomasi menjadi syarat penting bagi pemimpin PBNU, sebagaimana dicontohkan para pendiri NU melalui pembentukan Komite Hijaz yang dipimpin KH Abdul Wahab Hasbullah pada masa awal perjuangan organisasi.
Madini juga menyinggung adanya arus keinginan di internal NU untuk mengembalikan kepemimpinan PBNU kepada keluarga pendiri organisasi. Menurutnya, wacana tersebut sebenarnya sudah muncul sejak Muktamar NU di Jombang tahun 2015.
“Sebenarnya keinginan untuk mengembalikan NU kepada zuriah keluarga pendiri NU sudah dimulai sejak muktamar di Jombang pada 2015,” katanya.
Ia optimistis jika pucuk pimpinan PBNU kembali berada di tangan keluarga KH Hasyim Asy’ari, soliditas internal NU dapat dipulihkan dan organisasi kembali fokus pada garis perjuangan khittah NU.
“Bersama-sama kita memperbaiki, mengembalikan NU sesuai dengan rel perjuangan atau garis khittahnya,” pungkasnya.
(Red-Garudasatunews)
