PAMEKASAN, Garudasatunews.id – Alokasi anggaran belanja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan kembali menjadi sorotan. Pada tahun anggaran 2026, dana yang digelontorkan untuk pengadaan pakaian dinas beserta atribut Bupati Kholilurrahman dan Wakil Bupati Sukriyanto dilaporkan mencapai angka Rp300 juta.
Berdasarkan data yang dihimpun dari dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP), pos anggaran ini tercatat resmi dengan kode 63084773 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Salah satu item yang termuat dalam perencanaan tersebut adalah pengadaan 100 stel Pakaian Sipil Lengkap (PSL) berbahan wool.
Pemkab Berdalih untuk Kebutuhan Logistik Setahun :
Plt Kepala Bagian Umum Pemkab Pamekasan, Bachtiar, membenarkan nominal fantastis tersebut. Kendati demikian, ia meluruskan bahwa dana Rp300 juta tersebut bukan untuk satu jenis pakaian saja, melainkan mencakup seluruh kebutuhan seragam dinas kedua pimpinan daerah selama satu tahun penuh.
”Iya benar, tapi itu untuk anggaran keseluruhan Pak Bupati dan Pak Wabup,” ungkap Bachtiar saat dikonfirmasi, Selasa (9/6/2026).
Bachtiar merinci, anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai jenis seragam, mulai dari Pakaian Dinas Harian (PDH), seragam Korpri, hingga pakaian olahraga yang jumlahnya lebih dari satu stel untuk masing-masing figur.
“Itemnya macam-macam, tidak hanya satu stel untuk setiap jenis seragam. Termasuk juga anggaran untuk atribut menempel. Namun, untuk rincian detail dan spesifikasi bahan kainnya, nanti akan kami cek kembali,” tambahnya.
Di sisi lain, proses lolosnya anggaran ini memicu pertanyaan terkait fungsi pengawasan legislatif. Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, Lutfi, membeberkan bahwa anggaran pengadaan baju dinas ini ternyata tidak dibahas secara spesifik dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
Fakta Pembahasan Anggaran di DPRD:
– Sifat Anggaran: Diajukan secara “gelondongan” (menyatu dengan program Bagian Umum lainnya).
– Kedalaman Bahasan: Tidak dibedah secara rincian per item saat rapat Banggar.
– Sifat Pengadaan: Menurut legislatif, anggaran ini tidak bersifat tahunan, melainkan situasional tergantung kebutuhan.
”Saat itu pembahasannya tidak rinci karena masuknya gelondongan bersamaan dengan anggaran lainnya,” aku Lutfi.
Meski lolos tanpa bedah rincian, Lutfi memastikan bahwa pagu anggaran tersebut dialokasikan untuk memfasilitasi kebutuhan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan dalam satu periode tahun anggaran berjalan.
“Pakaian ini tidak dianggarkan setiap tahun, melainkan tergantung situasi dan kondisi di lapangan,” tutupnya.(frq)
