PACITAN, Garudasatunews.id – Enam siswa Sekolah Rakyat di Kabupaten Pacitan dilaporkan mengundurkan diri meski program pendidikan tersebut baru mulai berjalan. Kondisi ini menjadi catatan awal dalam pelaksanaan program yang dirancang untuk memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu.
Pengunduran diri tersebut terjadi di tengah upaya pemerintah daerah memenuhi kebutuhan peserta didik Sekolah Rakyat. Sebelumnya, jumlah peserta didik jenjang SD di Pacitan memang sempat menjadi perhatian karena peminatnya relatif rendah.
Pada 26 Agustus 2026, Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan bahkan menyerahkan sembilan siswa SD dari lima sekolah negeri untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat. Kesembilan siswa tersebut terdiri atas enam laki-laki dan tiga perempuan dari kelas 2, 4, dan 5.
Persoalan mundurnya siswa juga perlu dilihat dalam konteks karakter Sekolah Rakyat yang menerapkan pola pendidikan berasrama. Sistem tersebut menuntut peserta didik beradaptasi dengan lingkungan belajar dan kehidupan asrama yang berbeda dari sekolah umum.
Sebelumnya, pemerintah daerah mengakui bahwa program Sekolah Rakyat masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk pemenuhan kuota peserta didik. Pada Juni 2026, dari kuota 90 siswa untuk jenjang SD, baru sekitar 20 calon siswa yang terpenuhi sehingga pemerintah mengusulkan pengalihan sebagian kuota ke jenjang SMP dan SMA.
Dari sisi kesiapan fasilitas, pelaksanaan Sekolah Rakyat Pacitan juga sempat mengalami penyesuaian. Pembangunan kompleks sekolah permanen di Kelurahan Sidoharjo belum sepenuhnya rampung sehingga kegiatan belajar sementara tetap dilakukan di sekolah rintisan. Pada Agustus, progres pembangunan dilaporkan telah mencapai lebih dari 90 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada tersedianya ruang belajar dan kuota siswa. Faktor kesiapan anak, dukungan keluarga, pola pendidikan berasrama, serta kesiapan sarana dan tenaga pendidik juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan.
Berdasarkan informasi yang dapat diverifikasi dari sumber lain, Dinas Pendidikan Pacitan sebelumnya menegaskan pentingnya memastikan anak dari keluarga kurang mampu tetap memperoleh akses pendidikan dan tidak mengalami putus sekolah akibat persoalan ekonomi maupun keterbatasan layanan pendidikan.
Pengunduran diri siswa karena itu perlu ditangani secara hati-hati dengan tetap menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama. Identitas dan informasi pribadi anak tidak perlu dipublikasikan apabila tidak memiliki relevansi langsung dengan kepentingan publik.
Pemerintah daerah bersama pengelola Sekolah Rakyat juga perlu memastikan setiap keputusan terkait keberlanjutan pendidikan anak dilakukan melalui komunikasi dengan orang tua atau wali serta sesuai prosedur pendidikan yang berlaku.
Sekolah Rakyat Pacitan sendiri diproyeksikan menampung ratusan peserta didik. Pemerintah sebelumnya menyebut kapasitas keseluruhan mencapai 408 siswa, sehingga evaluasi terhadap pelaksanaan awal program menjadi penting untuk memastikan layanan pendidikan berjalan sesuai tujuan dan kebutuhan peserta didik.
(Red-Garudasatunews)
