SURABAYA, Garudasatunews.id – Hujan deras yang mengguyur Kota Surabaya pada Senin (22/6/2026) kembali memicu genangan di sejumlah titik strategis dan menimbulkan sorotan tajam dari DPRD Surabaya terhadap kinerja penanganan banjir Pemerintah Kota.
Legislator menilai buruknya pemeliharaan drainase serta keterbatasan alat berat menjadi faktor utama lambannya normalisasi saluran air, yang berdampak pada meluasnya banjir di kawasan Simo hingga Exit Tol Banyu Urip.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, menegaskan bahwa penanganan banjir tidak cukup hanya bertumpu pada pembangunan fisik, melainkan harus diiringi penguatan sarana dan prasarana normalisasi.
“Penanganan banjir Kota Surabaya tidak harus melulu dengan pembangunan fisik. Justru yang harus betul-betul diperhatikan adalah normalisasi saluran dengan sarana prasarana yang mumpuni,” ujarnya.
Dalam keterangannya, Aning mengungkap temuan yang dinilai mengkhawatirkan, yakni keterbatasan alat pengeruk saluran yang disebut hanya tersedia satu unit untuk melayani wilayah kota metropolitan seperti Surabaya. Kondisi ini dinilai memperlambat proses normalisasi dan memicu sedimentasi di banyak titik.
“Karena ternyata sebesar Kota Surabaya hanya punya satu alat untuk normalisasi, sehingga pasti proses normalisasi akan terlambat. Akhirnya banyak saluran yang mengalami sedimentasi, penyumbatan, serta pendangkalan,” jelasnya.
Akibat kondisi tersebut, genangan air setinggi betis orang dewasa dilaporkan merendam kawasan Kecamatan Sawahan pada jam sibuk pagi hari. Warga mengaku aktivitas terganggu, sementara sejumlah ruas jalan berubah menjadi aliran air yang melumpuhkan arus lalu lintas.
Seorang warga bahkan mengungkapkan bahwa wilayah Simo yang sebelumnya jarang terdampak banjir kini ikut tergenang. Dokumentasi kondisi tersebut sempat beredar luas di media sosial.
“Dulu daerah Simo gak pernah banjir seperti ini,” ujar seorang warga melalui unggahan akun TikTok Mas_Wira yang memperlihatkan kondisi jalan terendam.
Menanggapi berbagai alasan yang kerap dikemukakan pemerintah kota, termasuk klaim kerusakan pompa dan pasang air laut, DPRD menilai alasan tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran atas lambatnya penanganan banjir. Aning juga menegaskan bahwa anggaran pemeliharaan telah disetujui tanpa pemotongan.
“Banyaknya pompa mati harusnya tidak menjadi alasan. Anggaran pemeliharaan sudah sesuai dengan kebutuhan dan tidak ada yang kita coret jika alasannya air pasang,” tegasnya.
DPRD Surabaya mendesak Pemerintah Kota segera menambah alat berat dan mempercepat program normalisasi saluran secara berkelanjutan, khususnya di titik-titik rawan genangan yang berdampak langsung pada aktivitas masyarakat.
“Maka harus menjadi perhatian serius bagi pemkot untuk melakukan penambahan sarpras sekaligus melakukan normalisasi secara berkesinambungan dan tepat. Prioritasnya terhadap wilayah dengan tinggi genangan dan lama genangan serta betul-betul dibutuhkan masyarakat,” pungkasnya.
(Red-Garudasatunews)
