SURABAYA, Garudasatunews.id – DPRD Kota Surabaya memperkuat mekanisme public hearing atau dengar pendapat publik sebagai upaya mengantisipasi munculnya protes masyarakat setelah pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Langkah ini menyoroti pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses pembentukan regulasi daerah agar kebijakan yang dihasilkan dapat dipahami dan diterima oleh pihak-pihak yang terdampak.
Penguatan ruang dialog publik menjadi salah satu aspek penting dalam pembahasan peraturan daerah. Melalui mekanisme tersebut, masyarakat diharapkan memiliki kesempatan menyampaikan aspirasi, keberatan, maupun masukan terhadap substansi regulasi sebelum keputusan ditetapkan.
Partisipasi Publik Menjadi Sorotan
Dalam proses pembentukan peraturan daerah, keterlibatan masyarakat tidak semestinya dipandang sekadar sebagai formalitas. Aspirasi warga perlu menjadi bagian dari pertimbangan dalam merumuskan kebijakan, terutama ketika materi Raperda berpotensi memengaruhi kepentingan publik secara luas.
Public hearing dapat menjadi sarana untuk mempertemukan kepentingan legislatif, pemerintah daerah, dan masyarakat. Forum ini juga membuka peluang bagi DPRD untuk mengidentifikasi persoalan yang mungkin muncul apabila substansi regulasi belum dipahami secara menyeluruh.
Namun, efektivitas forum tersebut bergantung pada keterbukaan proses, akses masyarakat untuk berpartisipasi, serta tindak lanjut terhadap masukan yang disampaikan.
Antisipasi Protes Tidak Cukup dengan Dialog
Upaya mencegah polemik pascapengesahan Raperda membutuhkan lebih dari sekadar penyelenggaraan pertemuan. Transparansi mengenai substansi aturan, alasan pengambilan keputusan, dan mekanisme penyampaian aspirasi menjadi unsur penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
DPRD juga perlu memastikan bahwa masukan publik dicatat dan dipertimbangkan secara proporsional. Dengan demikian, dialog tidak berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi menjadi bagian dari proses penyusunan kebijakan yang akuntabel.
Di sisi lain, masyarakat perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai materi Raperda dan tahapan pembahasannya. Informasi yang jelas dapat membantu warga memahami tujuan regulasi sekaligus menilai dampaknya terhadap kepentingan mereka.
Akuntabilitas Pembentukan Perda Perlu Dijaga
Pembentukan peraturan daerah harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip keterbukaan informasi publik dan partisipasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.
Penguatan public hearing pada akhirnya perlu diukur dari sejauh mana aspirasi masyarakat memperoleh ruang yang memadai dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
Hingga informasi lebih rinci mengenai Raperda yang dimaksud, jadwal pelaksanaan public hearing, serta tanggapan resmi DPRD belum dapat diverifikasi dari sumber yang tersedia, substansi dan perkembangan kebijakan tersebut masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut.
Transparansi, komunikasi dua arah, dan tindak lanjut yang terukur menjadi kunci agar proses legislasi daerah tidak hanya berorientasi pada pengesahan aturan, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat.
(Red-Garudasatunews)
