MAGETAN, Garudasatunews.id – Rencana pengadaan lima unit videotron senilai sekitar Rp3,4–Rp3,5 miliar dan 18 kendaraan operasional camat dengan anggaran sekitar Rp5 miliar di Kabupaten Magetan mendapat sorotan DPRD. Kedua belanja tersebut masih dalam pembahasan Perubahan APBD (P-APBD) 2026 dan belum menjadi keputusan final.
Anggota Badan Anggaran DPRD Magetan dari Fraksi Golkar, Didik Haryono, meminta pemerintah daerah tidak sekadar mendasarkan penganggaran pada alasan kebutuhan. Menurutnya, urgensi, manfaat bagi masyarakat, serta kemampuan keuangan daerah harus menjadi dasar sebelum anggaran disahkan.
Sorotan paling tajam diarahkan pada rencana pengadaan lima videotron. Dengan nilai sekitar Rp3,5 miliar, DPRD meminta Pemkab Magetan membuka perhitungan manfaat ekonomi, potensi pendapatan, biaya operasional, hingga biaya pemeliharaan aset tersebut.
Pertanyaan itu mengemuka karena videotron disebut akan difungsikan sebagai media informasi pemerintah sekaligus berpotensi menjadi sarana iklan. Pemerintah perlu memastikan investasi tersebut memiliki manfaat yang terukur dan tidak justru menambah beban belanja daerah di kemudian hari.
Didik menyebut penerimaan pajak reklame videotron di Magetan saat ini sekitar Rp245 juta per tahun. Angka tersebut dinilai dapat menjadi salah satu indikator untuk menghitung kelayakan investasi. DPRD juga perlu melihat apakah pendapatan potensial mampu menutup biaya pengadaan dan pemeliharaan aset dalam jangka panjang.
Pemkab Magetan melalui Kepala Diskominfo Magetan Cahaya Wijaya menjelaskan videotron diharapkan dapat mengurangi kebutuhan pencetakan baliho. Selama ini, biaya pencetakan baliho disebut mencapai sekitar Rp450 juta per tahun. Lima videotron direncanakan ditempatkan di sejumlah titik strategis, antara lain kawasan Pasar Sayur, Pasar Baru dan sekitar Alun-Alun Magetan.
Sementara itu, rencana pengadaan 18 mobil operasional camat dengan anggaran sekitar Rp5 miliar juga diminta dikaji kembali. Didik mengakui kendaraan dinas camat memang membutuhkan pembaruan, tetapi penggantian seluruh unit sekaligus dinilai perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing kendaraan.
Kepala Bagian Umum Setda Magetan Hendrawan Prastawa Adhi mengatakan rata-rata kendaraan operasional camat telah berusia sekitar 20 tahun. Faktor usia tersebut membuat kendaraan dinilai kurang efisien dan kerap mengalami kerusakan.
DPRD membuka opsi pengadaan kendaraan secara bertahap apabila sebagian kendaraan lama masih layak digunakan. Pertimbangan tersebut berkaitan dengan keterbatasan anggaran dan kebutuhan pembangunan lain yang manfaatnya dirasakan langsung masyarakat.
Didik mencontohkan kebutuhan penanganan infrastruktur jalan, termasuk jalur Bendo-Kawedanan. Menurutnya, jangan sampai belanja kendaraan maupun videotron mengurangi ruang fiskal untuk kebutuhan publik yang lebih mendesak.
Pada akhirnya, kedua usulan tersebut masih harus diuji melalui pembahasan DPRD dan Pemkab Magetan. Jumlah anggaran dapat direalisasikan seluruhnya, disesuaikan, dilakukan bertahap, atau dialihkan berdasarkan skala prioritas dalam P-APBD 2026.
(Red-Garudasatunews)
