YOGYAKARTA, Garudasatunews.id – Di tengah melemahnya daya beli masyarakat dan meningkatnya tekanan ekonomi, Indonesia justru tercatat sebagai negara paling dermawan di Asia Tenggara. Laporan World Giving Report (WGR) 2026 mencatat rata-rata masyarakat Indonesia menyumbangkan sekitar 1,55 persen dari pendapatannya. Namun, kalangan akademisi mengingatkan tingginya angka filantropi tidak boleh dimaknai sebagai indikator membaiknya kondisi ekonomi nasional.
Guru Besar Ilmu Ekonomi Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Mudrajad Kuncoro, menilai fenomena tersebut menunjukkan kuatnya modal sosial masyarakat di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan berbagai kelompok, khususnya kelas menengah. Menurutnya, budaya berbagi di Indonesia lebih banyak didorong nilai keagamaan dan solidaritas sosial dibanding kondisi ekonomi.
“Filantropi keagamaan bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi telah menjadi bagian dari nilai dan tradisi masyarakat Indonesia,” ujar Mudrajad, Senin (13/7).
Ia menjelaskan zakat, infak, dan sedekah tetap dijalankan masyarakat karena diyakini sebagai bagian dari kewajiban sekaligus nilai sosial yang mengakar. Dalam situasi ekonomi yang sulit, solidaritas justru dinilai menguat karena meningkatnya kesadaran untuk membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Mudrajad juga menilai perkembangan teknologi digital turut memperluas partisipasi publik dalam kegiatan filantropi. Kemudahan transaksi melalui berbagai platform digital memungkinkan masyarakat berdonasi dengan nominal kecil yang kemudian terakumulasi menjadi dana sosial dalam jumlah besar.
Selain faktor teknologi, meningkatnya kepedulian terhadap persoalan kemiskinan, bencana alam, pendidikan, dan kesehatan turut memperkuat budaya berbagi di Indonesia.
Meski demikian, Mudrajad mengingatkan pemerintah agar tidak keliru menafsirkan tingginya angka donasi sebagai cerminan membaiknya kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, meningkatnya aktivitas filantropi justru dapat menjadi sinyal bahwa kebutuhan bantuan sosial masih tinggi di tengah tekanan ekonomi.
Ia menilai pertumbuhan ekonomi belum dinikmati secara merata. Manfaat pembangunan, kata dia, masih lebih banyak dirasakan kelompok berpenghasilan tinggi, sementara masyarakat berpendapatan rendah masih menghadapi penurunan daya beli dan tingginya biaya hidup.
“Kekuatan filantropi mencerminkan modal sosial masyarakat, bukan berarti kondisi ekonomi nasional sudah pulih,” katanya.
Mudrajad menegaskan pemerintah perlu tetap memprioritaskan penguatan daya beli masyarakat melalui stabilisasi harga kebutuhan pokok, pengendalian biaya energi, serta penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Ia juga menyoroti fenomena jobless growth, yakni pertumbuhan ekonomi yang belum diikuti peningkatan kesempatan kerja secara seimbang, di tengah meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan bertambahnya pekerja di sektor informal.
Menurutnya, kelas menengah memiliki peran strategis sebagai penggerak konsumsi rumah tangga, pembayar pajak, sekaligus penyumbang utama kegiatan filantropi. Karena itu, kelompok tersebut memerlukan kebijakan yang mampu menjaga pendapatan riil agar tidak terus tergerus inflasi.
Di sisi lain, Mudrajad mendorong agar pengelolaan dana filantropi tidak berhenti pada bantuan konsumtif, tetapi diarahkan menjadi program pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, akses pembiayaan, penguatan koperasi, hingga revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Menurutnya, efektivitas pengelolaan program menjadi faktor utama agar dana sosial mampu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Ia juga mengajak perguruan tinggi mengambil peran lebih besar melalui riset, pendampingan masyarakat, dan pengembangan program pemberdayaan berbasis wilayah. Namun demikian, ia menegaskan tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan filantropi tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
(Red-Garudasatunews)
