KEDIRI, Garudasatunews.id – Perubahan data desil yang dinilai tidak wajar menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Kediri. Sejumlah warga yang secara kondisi ekonomi masih dinilai layak menerima bantuan justru mengalami kenaikan desil, sehingga berpotensi kehilangan hak atas program bantuan pemerintah.
Persoalan tersebut mendorong Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati atau Mbak Wali meminta pemutakhiran dan verifikasi data dilakukan secara lebih ketat. Pemerintah daerah tidak ingin perubahan data administratif membuat bantuan sosial meleset dari masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Mbak Wali menyampaikan persoalan itu dalam rapat koordinasi bersama Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta jajaran Pemerintah Kota Kediri di Ruang Joyoboyo, Balai Kota Kediri, Senin (31/8/2026).
Menurut Vinanda, ditemukan kasus warga yang berdasarkan kondisi riil seharusnya berada pada desil satu, tetapi setelah dilakukan survei justru berubah menjadi desil enam. Fenomena serupa, menurutnya, juga ditemukan di sejumlah wilayah lain.
Perubahan tersebut menjadi persoalan karena data desil merupakan salah satu dasar dalam menentukan sasaran berbagai program pemerintah. Jika data tidak menggambarkan kondisi sebenarnya, warga yang masih berada dalam kondisi rentan berisiko tidak memperoleh bantuan, sementara penerima yang relatif mampu berpotensi tetap tercatat.
“Beberapa hari terakhir kita dihadapkan dengan fenomena adanya perubahan desil yang tidak wajar. Ada masyarakat yang berdasarkan kondisi riil seharusnya masuk dalam desil satu, tetapi setelah dilakukan survei justru berubah menjadi desil enam,” ujar Vinanda.
Untuk memastikan persoalan tidak berhenti pada data administratif, Pemkot Kediri melakukan verifikasi dan analisis sebagai bagian dari pemutakhiran data. Dinas Sosial sebelumnya juga telah melakukan pendataan langsung terhadap warga yang masuk desil 1 hingga 4 melalui Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Taruna Siaga Bencana (Tagana).
Langkah tersebut menjadi penting karena jumlah penduduk Kota Kediri mencapai sekitar 300 ribu orang. Pemerintah daerah menilai proses verifikasi tidak akan efektif apabila hanya mengandalkan satu unsur pemerintahan.
Karena itu, Vinanda meminta FKDM, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas ikut turun ke lapangan untuk memeriksa kondisi warga dan mengawal validitas data. Pemerintah Kota Kediri juga berencana melakukan survei kembali untuk memastikan program bantuan benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan.
Mbak Wali menegaskan, persoalan utama bukan sekadar perubahan angka desil, melainkan akurasi data sebagai dasar pengambilan keputusan. Pemerintah harus memastikan kondisi sosial ekonomi warga yang tercatat benar-benar sesuai keadaan di lapangan.
“Jangan sampai orang yang sudah mampu mendapatkan bantuan, sementara masyarakat yang betul-betul membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan,” tegasnya.
Selain verifikasi, Vinanda mengingatkan petugas lapangan agar memahami kewenangan dan aturan hukum. Upaya membantu masyarakat tetap harus dilakukan melalui prosedur yang benar, memiliki dasar hukum, serta didukung dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia kemudian meminta pola kerja penanganan data dilakukan secara berjenjang: menemukan persoalan, melakukan verifikasi, melaporkan, berkoordinasi, menindaklanjuti, mengawal penyelesaian, kemudian melakukan evaluasi.
Persoalan perubahan desil tersebut sekaligus menunjukkan bahwa akurasi data menjadi titik krusial dalam penyaluran bantuan sosial. Pemutakhiran data yang transparan dan berbasis kondisi faktual diperlukan agar kebijakan pemerintah tidak hanya tepat secara administrasi, tetapi juga tepat sasaran bagi warga yang membutuhkan.
(Red-Garudasatunews)
