MALANG, Garudasatunews.id – Demam berdarah dengue (DBD) bukan lagi sekadar persoalan kesehatan, tetapi telah menjadi beban ekonomi besar bagi Indonesia. Studi Universitas Gadjah Mada (UGM) memperkirakan beban ekonomi akibat dengue sepanjang 2024 mencapai hampir Rp9 triliun, dengan lebih dari dua juta kasus rawat inap.
Besarnya beban tersebut menjadi perhatian dalam Pertemuan Nasional (PERNAS) Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) 2026 di Malang, Jawa Timur. Forum tersebut mendorong pengendalian dengue dilakukan secara lebih terpadu melalui penguatan layanan kesehatan primer, surveilans, integrasi data, pencegahan, hingga pemanfaatan vaksin secara bertahap.
Ketua Umum Pengurus Pusat ADINKES, dr. M. Subuh, MPPM, menilai pengendalian dengue tidak dapat hanya mengandalkan satu metode. Penyakit tersebut membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, akademisi, masyarakat, serta berbagai pihak terkait.
Menurut Subuh, dampak dengue dirasakan hampir di seluruh daerah sehingga kebijakan pengendaliannya harus diterjemahkan menjadi langkah nyata di lapangan. Penguatan layanan primer dinilai penting agar upaya pencegahan dan deteksi dapat dilakukan lebih cepat sebelum kasus berkembang menjadi kondisi yang membutuhkan perawatan lebih berat.
Data studi UGM memperlihatkan persoalan tersebut memiliki dimensi ekonomi yang serius. Dari total beban hampir Rp9 triliun pada 2024, sekitar Rp3 triliun menjadi beban BPJS Kesehatan. Sementara pasien peserta JKN dan keluarganya menanggung sekitar Rp3,5 triliun melalui pengeluaran langsung serta kehilangan pendapatan. Beban pada pasien dan keluarga di segmen non-JKN diperkirakan mencapai sekitar Rp2,2 triliun.
Beban itu tidak berhenti pada biaya pengobatan. Peserta JKN masih dapat menghadapi pengeluaran pribadi rata-rata sekitar Rp1,1 juta hingga Rp1,3 juta dalam satu episode sakit akibat dengue, terutama untuk kebutuhan nonmedis seperti transportasi dan akomodasi pendamping. Pasien tanpa jaminan kesehatan menghadapi beban yang lebih besar karena biaya perawatan harus ditanggung secara mandiri.
Dampak lain yang kerap luput dari perhatian adalah hilangnya produktivitas. Pasien dengue dapat membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua pekan untuk kembali pulih, sementara anggota keluarga yang mendampingi juga berpotensi kehilangan waktu kerja. Dalam studi tersebut, kehilangan produktivitas menjadi salah satu komponen penting dalam perhitungan beban ekonomi dengue.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan dengue tidak cukup diselesaikan dengan penanganan pasien setelah terinfeksi. Pemberantasan sarang nyamuk melalui 3M Plus tetap diperlukan, tetapi harus berjalan bersama edukasi masyarakat, pengendalian vektor, deteksi dini, penguatan surveilans serta integrasi data.
ADINKES juga mendorong pemanfaatan vaksin dengue secara bertahap, terutama dengan mempertimbangkan kondisi epidemiologi dan wilayah dengan tingkat endemisitas tinggi. Pendekatan tersebut ditempatkan sebagai bagian dari strategi pencegahan yang lebih luas, bukan pengganti pemberantasan sarang nyamuk maupun langkah pengendalian lainnya.
Dengan kerugian ekonomi yang mendekati Rp9 triliun dalam satu tahun, tantangan pemerintah bukan sekadar memastikan pasien mendapatkan pelayanan ketika sakit. Persoalan yang lebih mendasar adalah seberapa efektif sistem kesehatan mampu mencegah infeksi, menekan angka rawat inap dan kematian, serta mengurangi biaya yang akhirnya harus ditanggung negara, pasien, dan keluarga.
PERNAS ADINKES 2026 menjadi momentum untuk menguji apakah koordinasi lintas sektor tersebut dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang terukur di tingkat daerah. Tanpa penguatan pencegahan, surveilans, data dan layanan primer, besarnya biaya dengue berpotensi terus menjadi beban kesehatan sekaligus tekanan ekonomi masyarakat.
(Red-Garudasatunews)
