MOJOKERTO, Garudasatunews.id – Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra meminta seluruh perangkat desa dan aparatur sipil negara (ASN) di tingkat kecamatan memperkuat koordinasi serta meningkatkan ketelitian dalam mengawal program pembangunan dan penyaluran bantuan sosial. Instruksi tersebut disampaikan menyusul masih ditemukannya ketidaksesuaian antara usulan program pembangunan dengan kondisi riil di lapangan.
Pernyataan itu disampaikan saat kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Dusun dalam rangka Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di kawasan Trawas. Kegiatan tersebut dihadiri kepala desa, kepala dusun, anggota BPD, RT/RW, serta perangkat kecamatan dari berbagai wilayah di Kabupaten Mojokerto.
Dalam arahannya, Al Barra menyoroti lemahnya koordinasi antarlembaga pemerintahan desa yang dinilai berdampak pada akurasi perencanaan pembangunan. Berdasarkan evaluasi yang disampaikan, masih ditemukan usulan perbaikan infrastruktur yang tidak lagi menjadi prioritas karena kondisi fisiknya sudah baik, sementara sejumlah wilayah lain yang mengalami kerusakan justru belum tercantum dalam daftar kebutuhan pembangunan.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat efektivitas penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah desa diminta melakukan verifikasi lapangan secara menyeluruh sebelum mengajukan usulan program kepada pemerintah daerah.
Selain sektor pembangunan, Bupati Mojokerto juga menyoroti pentingnya pembaruan data penerima bantuan sosial agar penyaluran berbagai program pemerintah tepat sasaran. Ia menegaskan pendataan harus mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama bagi kelompok masyarakat yang masuk kategori desil 1 hingga desil 4.
Program yang menjadi perhatian antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (JKN-PBI), Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan UMKM, sertifikasi halal, hingga subsidi energi.
“Pendataan harus dimulai dari tingkat dusun dan terus diperbarui secara berkala, bahkan bisa mingguan atau harian,” tegas Al Barra dalam kegiatan tersebut, Selasa (23/6/2026).
Ia juga meminta perangkat desa segera merespons perubahan kondisi ekonomi warga yang dapat memengaruhi status kesejahteraan penerima bantuan. Menurutnya, dinamika ekonomi masyarakat dapat berubah sewaktu-waktu akibat berbagai faktor, mulai dari investasi, perubahan pendapatan, hingga penjualan aset yang berdampak pada tingkat kesejahteraan keluarga.
Di sisi lain, Al Barra turut menyoroti kelompok masyarakat kelas menengah rentan atau aspiring middle class yang dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Kelompok ini tidak masuk kategori miskin, namun dinilai rentan terdampak tekanan ekonomi seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, biaya kesehatan, maupun risiko kehilangan pekerjaan.
Pemerintah Kabupaten Mojokerto menilai validitas data sosial dan ketepatan perencanaan pembangunan menjadi faktor penting untuk memastikan program pemerintah berjalan efektif, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat desa dan dusun.
(Red-Garudasatunews)
