MOJOKERTO, Garudasatunews.id – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Prajurit Kulon resmi beroperasi di Jalan Raya Prajurit Kulon Nomor 22, Kota Mojokerto, dengan klaim menyalurkan 1.080 paket makan bergizi gratis pada tahap awal. Program yang menjadi bagian dari skema Makan Bergizi Gratis (MBG) ini mulai berjalan sejak April 2026, namun mekanisme distribusi dan pengawasan menjadi sorotan.
Fasilitas dapur MBG tersebut difokuskan untuk kelompok prioritas seperti pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Meski demikian, belum ada penjelasan rinci terkait basis data penerima manfaat, metode verifikasi, serta indikator keberhasilan program dalam meningkatkan status gizi masyarakat.
Pemilik Yayasan Berkah Bangun Desa, Adin Alfurrohmat, menyatakan distribusi 1.080 paket pada periode awal sebagai langkah awal implementasi. Namun, volume distribusi tersebut dinilai masih terbatas jika dibandingkan dengan potensi jumlah kelompok rentan di wilayah Kota Mojokerto.
Peresmian dapur MBG melibatkan berbagai unsur, termasuk pemerintah setempat, aparat TNI, dan kepolisian. Keterlibatan lintas sektor ini menunjukkan dukungan kelembagaan, tetapi juga memunculkan kebutuhan transparansi terkait peran masing-masing pihak dalam operasional dan pengawasan program.
Program ini disebut sebagai bentuk tanggung jawab sosial yayasan. Namun, tanpa sistem kontrol yang jelas, potensi tumpang tindih dengan program bantuan pemerintah serta risiko ketidaktepatan sasaran tetap menjadi perhatian.
Pengelolaan dapur MBG diklaim sebagai komitmen jangka panjang, bukan sekadar bantuan sesaat. Meski demikian, keberlanjutan program bergantung pada sumber pendanaan, konsistensi distribusi, serta evaluasi dampak terhadap perbaikan gizi masyarakat yang hingga kini belum dipublikasikan secara terbuka.
Di sisi lain, belum ada penjelasan mengenai standar kualitas makanan, rantai pasok bahan pangan, hingga mekanisme audit independen. Aspek ini krusial untuk memastikan program tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memenuhi standar kesehatan.
Program MBG di Mojokerto diharapkan menjadi model pelayanan sosial berbasis komunitas. Namun, efektivitasnya masih perlu diuji melalui transparansi data, akuntabilitas pengelolaan, serta keterbukaan terhadap evaluasi publik guna memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat sasaran. (Red-Garudasatunews)
