BLITAR, Garudasatunews.id – Pemerintah Kota Blitar memastikan dana hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Blitar senilai Rp2,8 miliar tetap utuh dan siap disalurkan. Di tengah polemik pencairan anggaran yang memicu keluhan sejumlah atlet dan pelatih, Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin atau Mas Ibin membuka opsi perubahan mekanisme penyaluran agar manfaat anggaran dapat diterima lebih maksimal oleh pelaku olahraga.
Pernyataan tersebut disampaikan Mas Ibin saat kegiatan Ngobras Haornas, Jumat (11/9/2026). Ia menegaskan pemerintah daerah tengah mengkaji kemungkinan dana hibah tidak lagi sepenuhnya dikelola melalui KONI, melainkan disalurkan langsung kepada cabang olahraga (cabor) atau melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).
Menurut Mas Ibin, langkah itu muncul setelah pemerintah menerima berbagai masukan dan keluhan terkait besaran anggaran yang dinilai tidak sepenuhnya dirasakan oleh atlet maupun pelatih.
“Pemerintah ingin mekanisme yang paling mudah agar hak atlet dan pelatih bisa diterima secara maksimal,” ujarnya.
Kajian perubahan skema tersebut bukan tanpa alasan. Sebelumnya, persoalan legalitas dalam kepengurusan KONI Kota Blitar sempat menjadi perhatian pemerintah daerah. Saat itu, opsi pengelolaan melalui Dispora telah muncul sebagai salah satu alternatif untuk memastikan program pembinaan olahraga tetap berjalan.
Mas Ibin mencontohkan pola penyaluran langsung pernah diterapkan saat pemberian bonus atlet dan pelatih Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur. Saat itu, dana bonus senilai Rp1,046 miliar ditransfer langsung ke rekening penerima tanpa melalui perantara.
Ia menegaskan tidak ada potongan maupun penggunaan dana oleh pemerintah daerah dalam proses tersebut. Karena itu, model serupa dinilai dapat menjadi referensi dalam penyempurnaan tata kelola anggaran olahraga ke depan.
Di sisi lain, polemik hibah KONI Kota Blitar sebelumnya juga memunculkan aspirasi dari kalangan atlet dan pengurus cabang olahraga. Sejumlah pihak mengeluhkan terganggunya program pembinaan akibat belum optimalnya realisasi anggaran. Kondisi tersebut memunculkan tuntutan agar pemerintah segera menghadirkan solusi yang memberikan kepastian terhadap keberlangsungan pembinaan prestasi olahraga.
Menanggapi hal itu, Pemkot Blitar memastikan dana hibah Rp2,8 miliar tidak berkurang dan tetap tersedia dalam alokasi anggaran daerah. Pemerintah menegaskan fokus utama saat ini adalah memastikan mekanisme penyaluran berjalan sesuai aturan sekaligus menjamin manfaatnya benar-benar dirasakan oleh atlet dan pelatih.
Dari sudut pandang tata kelola anggaran publik, wacana penyaluran langsung ke cabor dinilai dapat memperpendek rantai birokrasi dan meningkatkan transparansi penggunaan dana. Namun demikian, mekanisme tersebut tetap memerlukan kajian administratif dan regulasi agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun pertanggungjawaban keuangan di kemudian hari.
Sementara itu, kalangan pelaku olahraga berharap polemik yang terjadi tidak mengganggu persiapan atlet menghadapi berbagai agenda kompetisi mendatang. Mereka menilai kepastian pendanaan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan program latihan, pembinaan, serta peningkatan prestasi olahraga daerah.
Pemkot Blitar menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pembinaan olahraga dan memastikan setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan demi kepentingan atlet, pelatih, dan kemajuan olahraga Kota Blitar.
(Red-Garudasatunews)
