SIDOARJO, Garudasatunews.id – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dalam mempercepat penurunan angka stunting dan memperkuat ketahanan keluarga kembali memperoleh pengakuan dari pemerintah pusat. Bupati Sidoarjo H. Subandi bersama Ketua TP PKK Kabupaten Sidoarjo Sriatun Subandi menerima penghargaan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 Tahun 2026 yang digelar di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Rabu (29/7/2026).
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur Shodiqin. Apresiasi diberikan atas komitmen Pemkab Sidoarjo dalam menjalankan berbagai program yang dinilai mendukung percepatan penurunan stunting sekaligus memperkuat pembangunan keluarga menuju Generasi Emas 2045.
Sejumlah program prioritas nasional yang diimplementasikan di Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu dasar penilaian pemerintah pusat. Program tersebut meliputi Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (Gati), Lansia Berdaya (Sidaya), Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), hingga Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Penghargaan ini menjadi indikator bahwa implementasi program pembangunan keluarga di daerah dinilai berjalan sejalan dengan arah kebijakan nasional. Meski demikian, keberlanjutan program tetap menjadi faktor penting agar capaian tersebut dapat berdampak nyata terhadap penurunan prevalensi stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.
Bupati Sidoarjo H. Subandi mengatakan pembangunan keluarga tidak hanya bergantung pada intervensi pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif kedua orang tua dalam proses pengasuhan anak.
Untuk memperkuat peran tersebut, Pemkab Sidoarjo telah menerbitkan Surat Edaran Gerakan Ayah Mengambil Rapor dan Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah (Gamas).
“Gerakan ini bertujuan menguatkan peran serta ayah dalam pengasuhan sekaligus mempererat ikatan emosional anak dalam mendampingi proses pendidikannya,” ujar Subandi.
Selain memperkuat pola pengasuhan, Pemkab Sidoarjo juga terus mengoptimalkan percepatan penurunan stunting melalui penguatan layanan posyandu dan peningkatan kualitas sanitasi lingkungan.
Upaya tersebut membuahkan hasil setelah Kabupaten Sidoarjo dinyatakan memenuhi status Kabupaten Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 5 Pilar berdasarkan hasil verifikasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Menurut Subandi, implementasi STBM tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur sanitasi, tetapi juga menitikberatkan perubahan perilaku masyarakat agar tercipta lingkungan sehat secara berkelanjutan.
Secara terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Sidoarjo, Heni Kristiani, menjelaskan bahwa implementasi berbagai program nasional terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor.
Pada Program Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), Pemkab Sidoarjo telah bermitra dengan sekitar 32 pengelola daycare atau tempat penitipan anak guna memastikan layanan pengasuhan yang memenuhi standar serta memberikan rasa aman bagi anak. Pelaksanaan program tersebut juga memperhatikan prinsip perlindungan hak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak Dewan Pers.
Sementara itu, melalui Program Sidaya, Pemkab Sidoarjo mengembangkan Sekolah Lansia Tangguh (Selantang) sebagai sarana pendidikan nonformal bagi warga lanjut usia agar tetap sehat, mandiri, aktif, dan produktif.
“Selantang merupakan pendidikan nonformal agar warga lansia tetap sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Kegiatan di dalamnya mencakup pemeriksaan kesehatan gratis, senam kebugaran, hingga penyuluhan gizi seimbang,” kata Heni.
Pelaksanaan berbagai program tersebut menunjukkan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam membangun ketahanan keluarga melalui pendekatan kesehatan, pengasuhan, perlindungan anak, pemberdayaan lansia, serta perbaikan sanitasi. Informasi mengenai capaian program disampaikan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak beserta Pedoman Pemberitaan Ramah Anak Dewan Pers. (Red-Garudasatunews)
