SITUBONDO, Garudasatunews.id — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo resmi memulai penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Di tengah keterbatasan ruang fiskal, tiga sektor krusial infrastruktur jalan, kesehatan, dan pendidikan dipastikan menjadi prioritas utama.
Proyeksi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo, Senin (24/8/2026). Dalam rancangan awal, Pendapatan Daerah diproyeksikan mencapai Rp1,293 triliun, sementara Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp1,356 triliun.
Defisit anggaran sebesar Rp63,669 miliar rencananya ditutup melalui pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dengan nilai seimbang.
Validasi Data dan Pembenahan Jalan Desa :
Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo (Mas Rio), menegaskan bahwa penanganan infrastruktur jalan merupakan aspirasi paling mendesak dari masyarakat. Pemkab Situbondo bahkan berencana menyentuh perbaikan jalan desa yang selama ini terkendala anggaran desa.
“Desa saat ini mengalami keterbatasan anggaran. Mau tidak mau Pemkab harus turun tangan membantu jalan desa, tentunya setelah ada proses pelimpahan aset yang sesuai prosedur,” ujar Mas Rio usai rapat paripurna.
Mas Rio juga membeberkan adanya perbaikan data terkait kondisi jalan mantap di Situbondo. Laporan pertanggungjawaban tahun 2023 sebelumnya mencatat angka jalan mantap mencapai 84 persen. Namun, setelah diverifikasi ulang, kondisi riil berada di kisaran 62 hingga 67 persen. Koreksi data ini menjadi dasar Pemkab dan DPRD untuk mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran.
Konsolidasi Data Kesehatan dan BPJS :
Selain infrastruktur, sektor kesehatan menyerap perhatian serius. Pemkab Situbondo berkomitmen menjamin layanan kesehatan gratis bagi warga melalui kepesertaan BPJS Kesehatan, yang pada tahun berjalan membutuhkan alokasi hingga Rp69 miliar.
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Pemkab kini tengah melakukan konsolidasi data kependudukan secara menyeluruh guna mengatasi ketidaksinkronan data antardinas.
Sinyal Ruang Fiskal Longgar dan Pengawasan DPRD :
DPRD Kabupaten Situbondo menyambut baik prioritas pada sektor pelayanan dasar tersebut. Ketua DPRD Situbondo, Mahbub Junaidi, menyatakan Badan Anggaran bersama komisi-komisi akan mencermati pemenuhan belanja wajib (mandatory spending), seperti alokasi pendidikan minimal 20 persen dan anggaran kesehatan.
Di sisi lain, Mas Rio melihat adanya potensi pelonggaran ruang fiskal daerah jika pembiayaan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sepenuhnya diambil alih oleh pemerintah pusat.
Saat ini, belanja rutin daerah berada di kisaran Rp 550 miliar dan membengkak hingga Rp 770 miliar bila digabung dengan pembiayaan PPPK. Jika skema pengalihan dari pusat terealisasi, efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk percepatan pembangunan sektor strategis lainnya. (Red-Garudasatunews)
