JEMBER, Garudasatunews.id – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, menunjukkan keseriusan tinggi dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan membentuk tim percepatan lintas organisasi perangkat daerah. Langkah ini dinilai sebagai upaya sistematis untuk mengawal implementasi program agar tidak menyimpang dari standar yang telah ditetapkan.
Sorotan tajam datang dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, saat meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cahaya Sholawat Nusantara di Desa Wringinagung, Kecamatan Jombang, Kamis (16/4/2026). Dalam kunjungan tersebut, Dadan tidak hanya memberikan apresiasi, tetapi juga mengingatkan potensi pelanggaran yang masih kerap terjadi di lapangan.
Ia menegaskan, pengawasan ketat menjadi kunci keberhasilan program, sekaligus menginstruksikan Bupati Jember, Muhammad Fawait, untuk tidak ragu mengambil langkah tegas terhadap SPPG yang tidak patuh terhadap standar operasional prosedur (SOP) dan petunjuk teknis.
“Kami meminta Pak Bupati untuk tidak segan-segan membuat rekomendasi SPPG yang tidak patuh untuk dilaporkan ke Badan Gizi, dan kami akan menindaklanjuti,” tegas Dadan.
Pernyataan tersebut mengindikasikan adanya persoalan kepatuhan yang tidak bisa dianggap sepele. Dadan mengakui, temuan terkait pelanggaran SOP dan ketidaksesuaian teknis masih dijumpai di sejumlah daerah, termasuk potensi ketidaksamaan kualitas layanan dalam program MBG.
BGN, lanjutnya, telah mengerahkan mekanisme pengawasan berlapis melalui Deputi Pengawasan dan Pemantauan serta inspektorat internal. Namun, pengawasan formal itu juga diperkuat dengan partisipasi publik yang secara aktif memantau dan melaporkan kualitas menu harian.
“Kami juga banyak dibantu masyarakat yang terbuka memfoto kualitas menu setiap hari,” ujarnya.
Tak hanya itu, Dadan menyoroti peran media sosial sebagai kanal kontrol publik yang efektif. Kritik yang beredar dinilai menjadi sumber data penting dalam mengevaluasi pelaksanaan program di lapangan.
“Setiap kritik memberikan insight bagi kami. Kami mencermati semua laporan yang beredar di media sosial dengan serius,” katanya.
Meski demikian, BGN mengakui masih adanya kesenjangan kualitas antar-SPPG. Upaya pembinaan terus dilakukan untuk memastikan seluruh unit layanan mampu memenuhi standar yang sama dalam waktu dekat, sekaligus menutup celah penyimpangan yang berpotensi merugikan masyarakat dan tujuan program itu sendiri.
(Red-Garudasatunews)
