BANGKALAN, Garudasatunews.id – Keberlanjutan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Madura kembali didorong anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Hj. Ansari. Namun di tengah klaim peningkatan kesejahteraan, efektivitas penyaluran dan pengawasan program ini mulai menjadi perhatian.
Pernyataan tersebut disampaikan Ansari saat menghadiri peluncuran dan peninjauan program bedah rumah BSPS di Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, Minggu (3/5/2026). Ia hadir mewakili Ketua Banggar DPR RI, MH Said Abdullah, dalam kegiatan yang juga dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait serta sejumlah pejabat daerah.
Ansari menyebut BSPS sebagai bukti kehadiran negara dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, pernyataan tersebut belum menjawab persoalan klasik program bantuan perumahan, mulai dari ketepatan sasaran hingga kualitas pembangunan.
“Program ini adalah komitmen pemerintah agar masyarakat bisa memiliki rumah yang layak huni,” ujarnya.
Ia menekankan konsep swadaya sebagai keunggulan program, di mana masyarakat dilibatkan langsung dalam proses pembangunan. Namun, pendekatan ini juga dinilai rawan ketimpangan hasil jika tidak diimbangi pendampingan teknis yang memadai.
Ansari juga mendorong adanya kelanjutan program serupa di Madura, dengan alasan kebutuhan perumahan layak masih tinggi. Ia memastikan akan memperjuangkan alokasi anggaran selama dinilai tepat sasaran.
“Selama itu benar-benar untuk rakyat, akan kami dorong,” katanya.
Selain BSPS, ia menyinggung program Rumah Sejahtera Terpadu (RST) dari Kementerian Sosial. Menurutnya, model gotong royong membuat hasil pembangunan kerap melebihi nilai bantuan. Namun klaim tersebut belum disertai data komparatif terkait kualitas bangunan dan standar teknis.
Di sisi lain, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah mempercepat realisasi BSPS guna mengurangi jumlah rumah tidak layak huni. Ia juga mengapresiasi dukungan anggaran dari Banggar DPR RI.
“Negara harus hadir membantu rakyat agar bisa tinggal di rumah yang layak,” tegasnya.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau langsung sejumlah rumah calon penerima bantuan, termasuk milik pasangan tunawicara di Bangkalan. Namun, belum ada penjelasan rinci mengenai mekanisme verifikasi penerima manfaat maupun pengawasan pascapembangunan.
Sejumlah pihak menilai, tanpa transparansi data dan evaluasi berkala, program BSPS berpotensi menghadapi persoalan berulang, seperti ketidaktepatan sasaran dan kualitas bangunan yang tidak seragam. Kondisi ini menuntut penguatan sistem pengawasan agar anggaran yang digelontorkan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Red-Garudasatunews)
