MOJOKERTO, Garudasatunews.id – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, mengalami penurunan menjadi 8,34 persen pada Maret 2026. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan kondisi Maret 2025 yang mencapai 8,79 persen.
Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 tercatat sebanyak 98,12 ribu orang, berkurang sekitar 4,55 ribu orang dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 102,67 ribu orang.
Data tersebut dipublikasikan BPS Kabupaten Mojokerto melalui rilis profil kemiskinan Maret 2026 pada 30 Oktober 2026.
Selain penurunan jumlah penduduk miskin, BPS juga mencatat perubahan garis kemiskinan. Pada Maret 2026, garis kemiskinan Kabupaten Mojokerto mencapai Rp576.902 per kapita per bulan, meningkat dibandingkan Maret 2025 sebesar Rp526.397 per kapita per bulan.
Kenaikan garis kemiskinan tersebut menjadi indikator penting dalam membaca perkembangan kondisi ekonomi masyarakat. Sebab, garis kemiskinan merupakan batas minimum pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan.
Dengan demikian, penurunan persentase kemiskinan perlu dibaca bersamaan dengan perubahan biaya kebutuhan hidup masyarakat.
Indikator Kedalaman Kemiskinan Ikut Menurun
BPS juga mencatat Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Mojokerto pada Maret 2026 sebesar 1,38. Angka tersebut menurun dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 1,48.
Indeks P1 menggambarkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Penurunan indeks ini mengindikasikan bahwa secara rata-rata, jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap batas kemiskinan semakin menyempit.
Meski demikian, capaian tersebut belum otomatis menunjukkan seluruh masyarakat miskin telah mengalami peningkatan kesejahteraan secara merata.
Tantangan Pemerintah Daerah Belum Berakhir
Penurunan angka kemiskinan menjadi perkembangan positif, tetapi pemerintah daerah tetap menghadapi tantangan untuk memastikan perbaikan ekonomi dirasakan hingga tingkat rumah tangga.
Persoalan lapangan kerja, kestabilan harga kebutuhan pokok, peningkatan pendapatan masyarakat, serta akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan masih menjadi aspek penting dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Pemerintah Kabupaten Mojokerto perlu memastikan program pengentasan kemiskinan berjalan tepat sasaran, terutama bagi masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan.
Penguatan pemberdayaan ekonomi, dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat menjadi bagian dari upaya menjaga tren penurunan tersebut.
Di sisi lain, transparansi data dan evaluasi program bantuan sosial juga penting agar kebijakan pemerintah benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Angka kemiskinan 8,34 persen menjadi catatan positif bagi Kabupaten Mojokerto. Namun, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari penurunan persentase semata, melainkan juga dari meningkatnya kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup secara layak dan berkelanjutan.
(Red-Garudasatunews)
