PAMEKASAN, Garudasatunews.id — Masa berlaku Surat Keputusan (SK) kontrak ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Pamekasan akan berakhir pada Oktober mendatang. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan kini mulai mematangkan persiapan proses perpanjangan masa kerja tersebut.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pamekasan, Moh. Alwi, menyatakan bahwa perpanjangan SK akan didasarkan pada serangkaian evaluasi ketat, dengan fokus utama pada capaian kinerja dan tingkat kedisiplinan pegawai.
”Informasi awal sudah kami sampaikan. Masa perpanjangan SK ini akan berlaku mulai 1 Oktober 2026 hingga 31 Desember 2027,” ujar Alwi, Kamis (10/9/2026).
Alwi menjelaskan, mekanisme evaluasi dan pengusulan perpanjangan dilakukan secara berjenjang melalui masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). BKPSDM telah menyosialisasikan alur teknis tersebut agar setiap OPD dapat segera menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat pengajuan resmi.
Berdasarkan data BKPSDM, total PPPK Paruh Waktu di Bumi Gerbang Salam mencapai 4.160 orang. Jumlah tersebut terdiri atas :
– Tenaga Teknis: 2.674 orang
– Tenaga Kesehatan: 764 orang
– Tenaga Pendidik (Guru): 722 orang
Rencana perpanjangan ini mendapat respons positif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan. Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Halili, menilai langkah pemkab tersebut memberikan kepastian nasib bagi para pegawai.
Meski demikian, legislator senior ini menekankan pentingnya evaluasi objektif terhadap kinerja pegawai serta kesiapan fiskal daerah.
”Langkah ini sangat baik untuk kepastian kerja mereka. Namun, evaluasi kinerja harus tetap berjalan ketat. Di samping itu, Pemkab Pamekasan harus memastikan ketersediaan alokasi anggaran daerah untuk menopang gaji mereka sembari menunggu kebijakan pengangkatan menjadi PPPK Penuh Waktu,” tegas Halili. (Red-Garudasatunews)
