TULUNGAGUNG, Saksimata.my.id – Belasan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dibawa ke Surabaya usai menjalani pemeriksaan maraton oleh Komisi Pemberantasan Korupsi selama hampir 12 jam. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang turut menyeret Bupati Gatut Sunu Wibowo.
Sejak Jumat (10/4/2026), sebanyak 16 orang diamankan dalam operasi tertutup KPK di wilayah Jawa Timur. Gatut Sunu dilaporkan langsung dibawa ke Surabaya, sementara sejumlah pejabat lainnya diperiksa di Mapolres Tulungagung.
Para pejabat yang diperiksa berasal dari berbagai posisi strategis, mulai dari pejabat sekretariat daerah, kepala dinas, hingga unsur legislatif. Di antaranya terdapat nama-nama seperti Kepala Satpol PP, Kepala Dinas PUPR, Kepala BPKAD, hingga anggota DPRD yang diketahui memiliki hubungan keluarga dengan bupati.
Sekitar pukul 05.00 WIB, suasana Mapolres Tulungagung mulai dipadati keluarga para terperiksa yang membawa barang pribadi. Tak lama kemudian, sebuah bus memasuki area lokasi, menandai proses pemindahan para pejabat yang akan dibawa untuk pemeriksaan lanjutan.
Sekitar pukul 06.30 WIB, sebanyak 12 pejabat diberangkatkan menuju Surabaya menggunakan bus dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Mereka selanjutnya dijadwalkan diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik KPK.
Namun, tidak seluruh pejabat yang diperiksa ikut diberangkatkan. Sejumlah nama lain, termasuk pejabat tinggi daerah dan pimpinan instansi, masih berada di Tulungagung setelah pemeriksaan awal.
Dari sudut pandang investigatif, langkah KPK membawa sebagian pejabat ke Jakarta sementara lainnya tidak, menimbulkan tanda tanya terkait peran dan keterlibatan masing-masing dalam perkara ini. Seleksi terhadap siapa yang dibawa dan siapa yang ditinggalkan belum dijelaskan secara terbuka.
Selain itu, penyidik KPK juga dilaporkan telah melakukan penyisiran di Kantor Dinas PUPR Tulungagung, mengindikasikan adanya dugaan keterkaitan proyek infrastruktur dalam kasus ini.
Minimnya keterangan resmi terkait konstruksi perkara, alur uang, maupun pihak-pihak yang diduga terlibat memperkuat kesan bahwa kasus ini masih berada dalam tahap awal pengungkapan. Publik belum mendapatkan gambaran utuh mengenai dugaan praktik korupsi yang melibatkan jajaran pejabat daerah tersebut.
Penanganan OTT yang menyeret banyak pejabat sekaligus ini menjadi sorotan serius, mengingat potensi dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan di Tulungagung.
Publik kini menunggu transparansi penuh dari KPK, tidak hanya soal siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga bagaimana praktik ini bisa melibatkan banyak pejabat dalam satu lingkup pemerintahan. (Red)
