Belanja Modal APBD Jember 2025 Disorot Fraksi DPRD

oleh -34 Dilihat
oleh
Belanja Modal APBD Jember 2025 Disorot Fraksi DPRD
Bupati Muhammad Fawait (kiri) bersalaman dengan politisi Nasdem Kristian Andi Kurniawan, 22 Juni 2026.
banner 468x60

JEMBER, Garudasatunews.id – Realisasi belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2025 tercatat mencapai 85,51 persen. Namun, capaian tersebut belum diikuti optimalisasi belanja modal yang hanya terealisasi 68,93 persen, sehingga memunculkan sorotan dari sejumlah fraksi di DPRD Jember.

Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Jember, Alfian Andri Wijaya, menyatakan realisasi belanja modal yang masih berada di bawah target perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, belanja modal memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur fisik yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

“Realisasi belanja modal ini perlu menjadi perhatian serius agar pembangunan infrastruktur fisik yang menjadi tulang punggung pertumbuhan jangka panjang tidak tertunda,” ujar Alfian dalam pandangan umum fraksi terhadap pengajuan enam rancangan peraturan daerah, Rabu (24/6/2026).

Fraksi Gerindra juga mendorong Pemerintah Kabupaten Jember melakukan berbagai inovasi dan terobosan untuk meningkatkan serapan anggaran. Selain itu, pemerintah daerah diminta memastikan program prioritas nasional, termasuk revitalisasi sekolah dan bantuan sektor pertanian, berjalan sesuai target.

Sorotan serupa disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Juru bicaranya, Achmad Rusdan, menilai capaian belanja modal menunjukkan masih terdapat ruang yang cukup besar untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan fisik.

Menurut Rusdan, rendahnya realisasi belanja modal harus dievaluasi secara menyeluruh agar pelayanan infrastruktur kepada masyarakat tidak mengalami keterlambatan dan dapat memberikan manfaat sesuai perencanaan.

Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) turut menyoroti persoalan tersebut. Juru Bicara Fraksi NasDem, Kristian Andi Kurniawan, menegaskan bahwa rendahnya realisasi belanja modal berpotensi memengaruhi percepatan pembangunan infrastruktur daerah apabila tidak segera ditangani melalui perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang lebih efektif.

Sementara itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan apresiasi terhadap sejumlah capaian Pemerintah Kabupaten Jember, seperti pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan investasi, kenaikan pendapatan asli daerah, serta raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Meski demikian, PPP tetap menilai realisasi belanja modal yang belum optimal perlu menjadi bahan evaluasi mendalam. Juru Bicara Fraksi PPP, Intan Permatasari, meminta pemerintah daerah meningkatkan efektivitas belanja daerah agar mampu memberikan dampak langsung terhadap percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Menanggapi pandangan fraksi-fraksi DPRD, Bupati Jember Muhammad Fawait mengakui realisasi belanja modal sebesar 68,93 persen masih memerlukan perhatian dan evaluasi serius. Menurutnya, belanja modal memiliki fungsi strategis dalam penyediaan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Fawait menjelaskan belum optimalnya realisasi belanja modal dipengaruhi sejumlah faktor, di antaranya proses pengadaan barang dan jasa yang membutuhkan waktu lebih panjang, penyesuaian terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah, keterlambatan penyelesaian administrasi teknis, hingga kendala tertentu dalam pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan.

Sebagai langkah perbaikan, Pemerintah Kabupaten Jember mengaku terus meningkatkan kualitas perencanaan program dan kegiatan, mempercepat proses pengadaan sejak awal tahun anggaran, memperkuat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola kegiatan, serta memperketat monitoring dan evaluasi terhadap proyek-proyek strategis daerah.

Pernyataan sejumlah fraksi DPRD menunjukkan bahwa tingginya realisasi belanja daerah belum sepenuhnya mencerminkan optimalisasi pembangunan fisik. Evaluasi terhadap rendahnya serapan belanja modal menjadi salah satu isu penting yang akan menentukan efektivitas penggunaan APBD dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Jember.

(Red-Garudasatunews)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.