MOJOKERTO, Garudasatunews.id – Bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) masih ditemukan di Kabupaten Mojokerto. Data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Susenas Maret 2024 mencatat sebanyak 5,1 persen bayi lahir hidup memiliki berat badan kurang dari 2.500 gram, sementara 94,9 persen lainnya memiliki berat badan minimal 2.500 gram.
BPS mendefinisikan BBLR sebagai kondisi bayi yang ketika dilahirkan memiliki berat badan kurang dari 2.500 gram. Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan kesehatan ibu dan anak karena berkaitan dengan risiko kesakitan, kematian anak, serta persoalan kesehatan lain, termasuk stunting.
Yang menarik, data BPS menunjukkan persoalan BBLR di Mojokerto tidak hanya perlu dilihat dari sisi medis. Faktor sosial ekonomi turut memperlihatkan pola yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan pemangku kepentingan.
Berdasarkan kelompok pengeluaran rumah tangga, bayi dengan berat lahir di bawah 2.500 gram pada 2024 ditemukan pada kelompok 40 persen terbawah, dengan persentase mencapai 8,29 persen. Sementara pada kelompok pengeluaran 40 persen tengah dan 20 persen teratas, BPS tidak menemukan kasus BBLR dalam data Susenas tersebut.
Temuan itu mengindikasikan adanya keterkaitan antara kondisi ekonomi rumah tangga dan risiko bayi lahir dengan berat badan rendah. Namun, data tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa faktor ekonomi merupakan satu-satunya penyebab BBLR.
BPS mencatat sejumlah faktor yang secara signifikan berhubungan dengan risiko BBLR di negara berkembang, antara lain usia ibu, perawatan antenatal atau pemeriksaan kehamilan, kemampuan baca tulis, konsepsi tertunda, indeks massa tubuh, serta kondisi sosial ekonomi.
Dari sisi pelayanan persalinan, BPS juga mencatat masih terdapat perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan anak hidup tanpa menggunakan fasilitas kesehatan pada 2024. Meski demikian, persalinan di fasilitas kesehatan meningkat 0,24 persen dibandingkan 2023.
Persoalan BBLR karena itu tidak cukup ditangani hanya setelah bayi lahir. Pencegahan perlu dimulai sejak sebelum dan selama kehamilan melalui pemeriksaan kehamilan yang memadai, pemantauan kondisi ibu, pemenuhan kebutuhan gizi, serta akses terhadap pelayanan kesehatan yang terjangkau.
Data tersebut sekaligus menjadi indikator bahwa kelompok masyarakat berpenghasilan rendah perlu mendapat perhatian lebih dalam program kesehatan ibu dan anak. Ketika BBLR lebih banyak ditemukan pada kelompok pengeluaran terbawah, intervensi kesehatan tidak dapat dilepaskan dari persoalan akses, kemampuan ekonomi, dan kualitas pemenuhan kebutuhan dasar keluarga.
Di sisi lain, BPS mencatat penggunaan alat kontrasepsi pada perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun di Kabupaten Mojokerto mencapai 67,26 persen pada 2024. Angka tersebut meningkat 0,49 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Perencanaan kehamilan dan pengaturan jarak kelahiran menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi risiko kehamilan berisiko tinggi.
Dengan masih adanya 5,1 persen bayi lahir dengan berat kurang dari 2.500 gram, data BPS menjadi bahan evaluasi bahwa keberhasilan program kesehatan ibu dan anak tidak cukup diukur dari meningkatnya cakupan pelayanan. Pemerintah daerah perlu memastikan pelayanan tersebut benar-benar dapat menjangkau keluarga yang paling rentan secara sosial dan ekonomi.
BPS menegaskan semakin besar proporsi bayi lahir dengan berat di atas 2.500 gram menunjukkan kondisi kesehatan masyarakat yang semakin baik. Karena itu, penurunan BBLR perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas kesehatan ibu, bayi, sekaligus mencegah persoalan gizi sejak awal kehidupan.
(Red-Garudasatunews)
