BANGKALAN, Garudasatunews.id – Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura (BASSRA) membantah anggapan bahwa kalangan ulama telah mengambil keputusan untuk menolak keberadaan atau pengembangan industri di Kabupaten Bangkalan. Sikap tersebut perlu diluruskan karena hingga kini belum ada keputusan final yang menyatakan BASSRA secara resmi menolak rencana industrialisasi di wilayah tersebut.
Polemik mengenai industri di Bangkalan kembali mencuat setelah muncul pemberitaan yang mengaitkan BASSRA dengan sikap penolakan terhadap industri. Namun, informasi mengenai posisi resmi organisasi ulama tersebut harus dibedakan antara pandangan individu, aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat, dan keputusan kelembagaan.
Secara historis, BASSRA memang memiliki catatan panjang dalam menyikapi agenda pembangunan dan industrialisasi Madura. Kajian akademik mencatat, sikap para ulama BASSRA terhadap industrialisasi tidak selalu bersifat hitam-putih. Pada sejumlah kesempatan, mereka menyampaikan keberatan terhadap industrialisasi yang dinilai tidak memiliki persiapan memadai, tetapi pada kesempatan lain membuka kemungkinan menerima pembangunan apabila dilakukan secara bertahap dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat Madura.
Karena itu, narasi bahwa BASSRA telah menetapkan keputusan final menolak industri perlu ditempatkan secara hati-hati. Perbedaan pendapat atau kritik terhadap pola pembangunan tidak otomatis dapat dimaknai sebagai keputusan organisasi untuk menolak seluruh aktivitas industri.
Persoalan utama justru terletak pada bagaimana industrialisasi Bangkalan dirancang dan dilaksanakan. Pembangunan kawasan industri semestinya tidak hanya mengejar investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan masyarakat lokal memperoleh manfaat nyata, mulai dari kesempatan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perlindungan lahan, hingga keberlanjutan lingkungan.
Catatan sejarah menunjukkan kekhawatiran BASSRA pada masa lalu berkaitan antara lain dengan kesiapan sumber daya manusia Madura serta kekhawatiran pembangunan yang berlangsung terlalu cepat tanpa melibatkan masyarakat secara memadai. Bahkan dalam dinamika rencana pembangunan Suramadu dan industrialisasi Madura, para ulama pernah menekankan perlunya tahapan pembangunan dan perhatian terhadap kondisi sosial masyarakat setempat.
Dengan demikian, polemik industri di Bangkalan seharusnya tidak berhenti pada klaim “menolak” atau “mendukung”. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu membuka ruang dialog yang transparan untuk memastikan setiap rencana investasi memiliki dasar kebijakan yang jelas, kajian yang dapat diuji publik, serta mekanisme partisipasi masyarakat.
Di sisi lain, publik juga berhak memperoleh informasi yang akurat mengenai apakah sudah terdapat keputusan resmi BASSRA, siapa yang mengambil keputusan, kapan keputusan tersebut ditetapkan, serta apa dasar pertimbangannya. Transparansi menjadi penting agar isu industrialisasi tidak berkembang menjadi persepsi yang berbeda-beda di tengah masyarakat.
Sejarah hubungan BASSRA dengan agenda pembangunan Madura menunjukkan bahwa suara ulama memiliki posisi penting dalam dinamika sosial masyarakat setempat. Karena itu, setiap sikap BASSRA terkait industri harus merujuk pada keputusan resmi organisasi, bukan semata-mata pada asumsi atau potongan pernyataan.
Pemerintah juga dituntut tidak menjadikan isu investasi sebagai alasan untuk mengabaikan hak masyarakat mendapatkan informasi dan ruang partisipasi. Sebaliknya, kritik dari masyarakat dan ulama semestinya menjadi bagian dari proses pengawasan terhadap arah pembangunan Bangkalan agar pertumbuhan ekonomi berjalan sejalan dengan kepentingan publik.
(Red-Garudasatunews)
