BONDOWOSO, Garudasatunews.id – Aspirasi masyarakat di wilayah perkotaan Kabupaten Bondowoso mulai menunjukkan perubahan signifikan. Jika sebelumnya pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan utama, kini warga lebih banyak mendorong program pemberdayaan ekonomi melalui penguatan usaha produktif sebagai langkah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pergeseran tersebut mengemuka dalam agenda reses Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Sinung Sudrajad, di Aula PD Muhammadiyah, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Rabu (5/8/2026) malam.
Dalam forum serap aspirasi tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai kebutuhan yang dinilai lebih relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. Usulan yang muncul didominasi permintaan dukungan peralatan usaha, pengembangan budidaya perikanan darat, hingga penyediaan kendaraan roda tiga untuk menunjang aktivitas pelaku usaha mikro.
Sinung Sudrajad mengatakan karakter kebutuhan masyarakat perkotaan berbeda dengan wilayah pedesaan. Menurutnya, warga desa masih banyak mengusulkan pembangunan infrastruktur dasar dan sektor pertanian, sedangkan masyarakat kota lebih membutuhkan program yang mampu memperkuat kemandirian ekonomi.
“Kalau wilayah kota mayoritas aspirasinya pemberdayaan, meminta peralatan unit usaha,” ujar Sinung.
Seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat, lanjutnya, telah dicatat dalam formulir usulan resmi dan akan diperjuangkan melalui mekanisme pembahasan bersama Pemerintah Kabupaten Bondowoso sesuai prosedur perencanaan pembangunan daerah.
“Tadi sudah dituangkan dalam form usulan. Selama daerah tidak ada kejadian khusus, tidak ada kebijakan-kebijakan yang menyesuaikan dengan kondisi yang ada, insyaallah bisa direalisasikan,” katanya.
Selain mencatat aspirasi warga, Sinung menilai peluang pengembangan sektor usaha produktif di Bondowoso masih terbuka lebar. Menurutnya, budidaya ikan lele dan gurame memiliki prospek yang baik karena sesuai dengan karakter wilayah yang tidak memiliki kawasan perairan laut.
Tak hanya itu, sektor peternakan ayam petelur maupun bebek petelur juga dinilai memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan. Berdasarkan informasi yang diterimanya, permintaan pasar terhadap komoditas tersebut masih belum sepenuhnya mampu dipenuhi oleh pelaku usaha yang ada saat ini.
“Teman-teman yang sudah melakukan itu kuotanya kurang terus untuk memenuhi kebutuhan pasar. Atas dasar kebutuhan itu, pangsa pasar akan mudah didapat sehingga usaha ini pasti berjalan,” jelasnya.
Dari sudut pandang pembangunan daerah, kondisi tersebut menunjukkan adanya peluang bagi pemerintah untuk memperkuat kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dukungan sarana produksi, pelatihan, serta akses terhadap pengembangan usaha. Langkah tersebut dinilai dapat menjadi pelengkap pembangunan fisik agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.
Meski demikian, Sinung mengingatkan bahwa realisasi seluruh usulan tetap bergantung pada kemampuan fiskal daerah. Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah berpotensi memengaruhi pelaksanaan sejumlah program, termasuk usulan yang berasal dari pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD.
Apabila kondisi tersebut terjadi, pihaknya menyatakan akan kembali memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai prioritas pembangunan dan keterbatasan anggaran daerah.
“Kalau itu terjadi, kita kumpulkan lagi. Kita beri alasan kepada tim kita, para pendukung kita, bahwasanya mungkin misalnya efisiensi anggaran sehingga ada keterbatasan. Mohon maaf, usulan A, B, C, D dan sebagainya tidak bisa segera direalisasikan,” tuturnya.
Ia berharap berbagai program pemberdayaan ekonomi yang telah diusulkan masyarakat dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2027 atau paling lambat 2028 apabila kondisi keuangan daerah memungkinkan.
Menurut Sinung, pembangunan daerah tidak dapat hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Infrastruktur tetap diperlukan, namun harus berjalan seimbang dengan program pemberdayaan masyarakat agar mampu meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi warga.
“Seharusnya berimbang. Fisik, jalan, pemberdayaan juga berjalan,” tegas Ketua DPC PDI Perjuangan Bondowoso tersebut.
Selain penguatan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, Sinung menegaskan terdapat dua sektor yang wajib menjadi prioritas pemerintah, yakni pelayanan kesehatan dan pendidikan yang layak bagi masyarakat. Menurutnya, kedua sektor tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus tetap dipenuhi di tengah berbagai dinamika pembangunan daerah.
(Red-Garudasatunews)
