BOJONEGORO, Garudasatunews.id – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai melakukan verifikasi lapangan atau ground check terhadap Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) guna menguji keakuratan data warga penerima bantuan sosial. Langkah ini dilakukan setelah ditemukan sejumlah dugaan ketidaksesuaian data penerima bansos di berbagai wilayah.
Verifikasi dimulai sejak Senin (11/5/2026) dan dijadwalkan berlangsung selama dua pekan. Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diterjunkan langsung ke lapangan bersama pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta tenaga penyuluh untuk mencocokkan data dengan kondisi riil masyarakat.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah pada 5 Mei 2026, dilanjutkan rapat teknis bersama Sekretaris Daerah Edi Susanto sehari berikutnya. Kebijakan itu juga disebut sebagai bagian dari instruksi Bupati Bojonegoro Setyo Wahono terkait penegasan validitas data penerima bantuan sosial.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro Agus Susetyo mengungkapkan, verifikasi lapangan dilakukan setelah pemerintah menemukan sejumlah anomali data hasil proses verifikasi dan validasi DTSEN periode Januari hingga April 2026.
“Mulai kemarin telah dilakukan rakor persiapan di masing-masing kecamatan agar pelaksanaan ground check berjalan akuntabel. Hari ini ASN mulai turun serentak ke lapangan untuk melakukan verifikasi selama dua minggu ke depan,” ujar Agus Susetyo, Selasa (12/5/2026).
Menurut Agus, temuan di lapangan menunjukkan adanya data yang dinilai janggal, mulai dari ketidaksesuaian pendapatan warga hingga pencatatan satu rumah yang dihuni sembilan kepala keluarga. Selain itu, ditemukan pula ketidaksesuaian luas bangunan rumah dengan data administrasi penerima bantuan.
“Contohnya ditemukan pendapatan yang tidak sesuai, atau ada satu rumah dihuni oleh sembilan kepala keluarga, hingga luas rumah tidak sesuai,” katanya.
Meski demikian, Dinas Sosial menegaskan seluruh temuan tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut melalui pengecekan langsung di lapangan. Pemerintah daerah menilai proses ground check menjadi tahapan krusial untuk memastikan data kesejahteraan masyarakat benar-benar akurat dan tidak membuka celah salah sasaran dalam penyaluran bansos.
Dalam proses verifikasi, petugas akan mencocokkan empat indikator utama penentu tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan standar Badan Pusat Statistik (BPS), yakni tingkat pendidikan, kepemilikan aset, pendapatan, serta kondisi hunian warga.
Pemkab Bojonegoro berharap pembaruan data tersebut mampu menghasilkan basis data sosial yang lebih bersih, valid, dan kredibel sehingga program bantuan pemerintah dapat disalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
(Red-Garudasatunews)
