JAKARTA, Garudasatunews.id — Gedung DPR/MPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, menjadi titik penyampaian beragam aspirasi masyarakat pada Kamis (27/8/2026). Sejumlah kelompok dari berbagai daerah hadir dengan tuntutan yang berbeda-beda, menciptakan ruang dialog yang kaya namun juga kontras di kawasan parlemen.
Warga Pati Desak RUU Perampasan Aset dan Tuntaskan Korupsi
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) memimpin tuntutan terkait pemberantasan korupsi. Massa dari Jawa Tengah ini mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan memberikan pernyataan komitmen tertulis untuk mempercepat pembahasannya. Selain itu, mereka menyoroti dugaan kasus korupsi yang melibatkan Bupati Pati, Sudewo, yang diduga menerima suap dan gratifikasi sekitar Rp 2,6 miliar dengan potensi kerugian negara hingga Rp 42 miliar. Perkara itu terkait proyek jalur kereta api DJKA Kementerian Perhubungan. AMPB juga mempertanyakan pemblokiran rekening donasi aksi dan menegaskan akan menyampaikan aspirasi secara damai.
Warga Depok Minta Hukuman Mati Koruptor dan Turunkan Harga Sembako
Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) berencana menggelar aksi di Kantor DPRD Depok pada Rabu sebelum berangkat ke Senayan dengan sekitar 2.000 warga. Tiga tuntutan utama : pengesahan RUU Perampasan Aset, hukuman mati bagi koruptor, serta penurunan harga kebutuhan pokok. Mereka juga turut menyoroti persoalan pemblokiran rekening donasi warga Pati.
GERAM Bawa Sepuluh Tuntutan yang Luas
Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), gabungan organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil, menyusun sepuluh tuntutan yang menyentuh berbagai aspek kehidupan bernegara. Di antaranya : pertanggungjawaban kebijakan pemerintahan yang dinilai memperluas militerisme dan memperbesar ketimpangan ekonomi, penghentian serta evaluasi program KDMP dan MBG terkait transparansi anggaran, penurunan beban pajak rakyat dan penerapan pajak progresif bagi pemodal besar, pendidikan dan kesehatan gratis berkualitas, penurunan harga kebutuhan pokok dan kenaikan upah, penetapan bencana di Sumatera dan NTT sebagai bencana nasional, perlindungan pekerja rumah tangga, demiliterisasi ruang sipil, penghentian kriminalisasi aktivis dan pembebasan tahanan politik, serta penyitaan aset hasil korupsi untuk kepentingan publik. GERAM juga meminta pimpinan DPR hadir berdialog langsung dengan massa yang diperkirakan berjumlah sekitar 1.000 orang.
Suara Berbeda dari Bangkalan: Dukung Program Pemerintah
Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4) dari Bangkalan justru hadir dengan nada yang kontras. Sekitar 500 orang terdiri dari tukang becak, buruh, kuli, sopir, hingga pelaku usaha datang untuk menyampaikan dukungan terhadap program pemerintah, terutama Makan Bergizi Gratis (MBG). RMP4 menilai program tersebut bermanfaat bagi masyarakat, namun tetap mendesak evaluasi dan perbaikan tata kelola serta fasilitas pendukung agar pelaksanaannya lebih optimal. Mereka tidak menuntut penghentian, melainkan penyempurnaan.
Aksi di Senayan pada Kamis ini menjadi gambaran nyata keragaman aspirasi yang hidup di tengah masyarakat. Ada yang mendesak peraturan baru dan penindakan tegas terhadap korupsi, ada yang menyoroti harga kebutuhan hidup dan kebijakan secara menyeluruh; dan ada pula yang justru mendukung arah kebijakan pemerintah sambil meminta perbaikan pelaksanaan. Empat kelompok, empat suara semuanya disampaikan di satu tempat yang sama, pada waktu yang sama. (Red-Garudasatunews)
