GIANYAR, BALI, Garudasatunews.id — Kebijakan pemangkasan Dana Desa untuk pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) menuai penolakan keras di tingkat tapak. Kepala Desa (Kades) Pupuan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, I Wayan Sumatra, menilai intervensi pemerintah pusat tersebut tidak proporsional dan tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat desa.
Sumatra mengungkapkan, alokasi Dana Desa yang diterima Desa Pupuan tahun ini merosot drastis akibat adanya pemotongan anggaran untuk mencicil pinjaman program KDMP. Dari yang biasanya menerima lebih dari Rp1,2 miliar, kini Desa Pupuan hanya mengantongi sekitar Rp374 juta.
“Sebanyak Rp800 juta lebih dana kami berkurang. Pemotongan ini berdampak langsung pada kemampuan desa dalam menjalankan program prioritas yang telah disusun bersama warga,” tegas Sumatra, Kamis (20/8/2026).
Menurut Sumatra, pemerintah pusat seharusnya memberikan otonomi dan ruang lebih luas bagi pemerintah desa untuk menentukan arah pembangunannya sendiri.
“Orang yang tahu persis kebutuhan desa adalah kepala desa dan masyarakatnya, bukan menteri, Dokter desa adalah kepala desa dan tokoh-tokoh desa. Sekarang demi KDMP dikurangi Dana Desanya. Terus terang kami tidak butuh KDMP,” tegasnya, Seperti dikutip Tribun Bali.
Menurutnya, karakteristik serta kebutuhan setiap desa di Indonesia sangat bervariasi dan tidak bisa diseragamkan lewat satu kebijakan umum.
“Kebutuhan antardesa itu berbeda. Jangankan dibandingkan dengan desa di Sabang atau Merauke, dengan desa tetangga saja kebutuhan kami tidak sama. Pihak yang paling paham situasi desa adalah kepala desa, tokoh lokal, dan masyarakatnya bukan menteri,” ujarnya.
Kritik Pengadaan Ketahanan Pangan
Selain persoalan KDMP, Sumatra turut menyoroti program ketahanan pangan besutan pusat yang dinilai tumpang-tindih. Ia menjelaskan bahwa Desa Pupuan telah memiliki program ketahanan pangan mandiri yang berjalan efektif melalui komoditas ternak dan pertanian lokal, seperti sapi, kambing, babi, hingga beras.
“Program ketahanan pangan kami dari dulu sudah bagus. Sekarang malah diberikan program seragam yang tidak Pas, Ini program tak beres dari pemerintah pusat, Sama seperti orang sakit perut, tapi justru diberi obat sakit pinggang,” kias Sumatra.
Ia menegaskan, pengawasan dan edukasi dari pemerintah pusat memang tetap diperlukan, tetapi tidak dengan memangkas kewenangan atau mengatur secara mendetail alokasi anggaran desa.
Menutup pernyataannya, Sumatra mengimbau Presiden untuk turun langsung ke lapangan agar dapat menyerap aspirasi riil masyarakat desa tanpa hanya bergantung pada laporan para menteri. (Red-Garudasatunews)
