SURABAYA, Garudasatunews – DPRD Surabaya mendorong penguatan kebijakan transportasi rendah emisi dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 2025–2055. Regulasi jangka panjang ini disiapkan untuk menekan pencemaran udara dan memperkuat perlindungan lingkungan hidup.
Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) RPPLH DPRD Surabaya, Ais Shafiyah Asfar, mengatakan perda tersebut dibutuhkan sebagai payung hukum yang kuat bagi Pemkot Surabaya dalam menegakkan kepatuhan, pengawasan, dan pemberian sanksi di bidang lingkungan.
“Pemkot membutuhkan dasar hukum yang jelas untuk memastikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan berjalan efektif,” ujar Ais dalam rapat paripurna DPRD Surabaya, Senin (2/2/2026).
Menurutnya, RPPLH disusun untuk menjaga konsistensi arah kebijakan lingkungan hidup Surabaya hingga 30 tahun ke depan. Regulasi ini diharapkan memberi kepastian hukum bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Pansus menilai kebijakan tersebut mencakup pengelolaan sampah, pemanfaatan energi berkelanjutan, perlindungan sistem drainase, serta pelestarian kawasan hijau. Dampaknya dinilai tidak hanya pada lingkungan, tetapi juga pada kualitas hidup dan kesehatan warga.
“Perlindungan lingkungan berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, pengurangan risiko banjir, dan ketahanan kota,” kata Ais.
Dalam sektor transportasi, DPRD mendorong percepatan pengembangan moda rendah emisi untuk menurunkan pencemaran udara. Pemkot didorong menghadirkan bus listrik, kendaraan energi bersih, serta pembangunan halte ramah lingkungan berbasis energi terbarukan.
Selain itu, peningkatan layanan transportasi publik, termasuk program bus sekolah, dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.
Melalui RPPLH 2025–2055, DPRD berharap Surabaya dapat berkembang sebagai kota yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan.(Red-Garudasatunews)
