MALANG, Garudasatunews.id — Asosiasi Pemerintah Desa (APDESI) menegaskan sikap tegas untuk mengawal dua program strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) yang dinilai krusial bagi penguatan pembangunan desa.
Dua program tersebut adalah kebijakan alokasi satu desa Rp1 miliar serta percepatan optimasi Koperasi Desa Merah Putih. Komitmen ini menguat usai Musyawarah Nasional (Munas) DPP APDESI, Kamis (29/1/2026), yang dihadiri langsung Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto.
Bendahara Umum DPD APDESI Jawa Timur, Rendyta Witrayani Setyawan, menyebut kedua program itu menyentuh langsung kebutuhan riil desa dan menjadi bukti keseriusan pemerintah membangun dari tingkat paling bawah.
“Itu arahan langsung dari Pak Menteri. Saat ini masih dimatangkan secara teknis, dan nantinya desa mengajukan permohonan melalui proposal,” ujar Rendyta, yang akrab disapa Dita, Jumat (30/1/2026).
Dita menjelaskan, program dana Rp1 miliar per desa menjadi angin segar di tengah penurunan dana desa tahun ini. Saat ini, dana desa yang diterima berkisar Rp300 juta hingga Rp370 juta per desa, atau turun sekitar 70 persen dibanding sebelumnya.
“Tambahan anggaran ini sangat strategis dan bisa diarahkan untuk pembangunan fisik, seperti drainase dan infrastruktur dasar desa,” tegasnya.
Selain soal anggaran, APDESI juga menaruh perhatian serius pada penguatan Koperasi Desa Merah Putih. Kemendes PDT, kata Dita, masih menghadapi kendala di sejumlah daerah terkait ketersediaan lahan kantor koperasi.
“Di Kabupaten Malang saja, masih ada 17 desa yang belum tuntas soal lahan. Ada yang belum punya tanah, ada pula yang luasnya belum memenuhi standar minimal 30 kali 40 meter,” ungkapnya.
Persoalan tersebut kini tengah dibahas di tingkat kementerian. APDESI berkomitmen mengawal penyelesaiannya agar tidak menghambat penguatan ekonomi desa secara berkelanjutan.(Red-Garudasatunewws)
