JAKARTA, Garudasatunews.id — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah keras tudingan yang mengaitkan dirinya dengan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan tidak pernah menggelar pertemuan rahasia dengan sejumlah jenderal polisi beberapa jam sebelum penangkapan mereka.
Tak hanya membantah, Bahlil juga mengancam akan melayangkan somasi dan menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan tudingan tersebut apabila tidak mampu menunjukkan bukti. Menurutnya, isu tersebut bukan persoalan sepele karena menyangkut nama baik pribadi sekaligus kehormatan partai politik yang dipimpinnya.
Bahlil mengaku baru mengetahui namanya terseret dalam isu tersebut setelah tiba dari penerbangan pagi. Ia disebut-sebut sebagai ketua umum partai politik yang bertemu dengan sejumlah perwira tinggi kepolisian sekitar tiga jam sebelum penangkapan berlangsung.
“Tiba-tiba ada suatu cerita ngarang dari mana saya tidak tahu, yang mengatakan bahwa tiga jam sebelum para jenderal-jenderal itu ditangkap, katanya ada ketua umum partai rapat dengan mereka,” ujar Bahlil dalam pidatonya, Sabtu (7/11/2026).
Bahlil juga menyinggung pernyataan seorang tokoh senior yang menyampaikan tudingan tersebut melalui sebuah siniar (podcast) di media sosial. Ia meminta pihak yang mengaitkan namanya dengan pertemuan tersebut agar berani menunjukkan bukti atas pernyataannya.
“Dan saya memberikan kepada tadi itu ada senior saya juga, senior saya yang merasa paling pintar bicara, ya sering pakai kacamata orangnya, di podcast. Ya saya bilang kalau memang itu dinyatakan bahwa diduga saya, buktikan! Kalau tidak, saya akan somasi! Kalau tidak, saya akan proses secara hukum! Karena ini berbahaya,” tegasnya.
Ia bahkan memberikan tenggat waktu 3 x 24 jam kepada pihak yang dimaksud untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya. Jika tidak ada bukti yang dapat ditunjukkan, Bahlil memastikan akan mengambil langkah hukum.
“Dan saya kasih waktu, saya akan habis ini pulang saya akan somasi orang-orang itu. Saya akan kasih waktu ya 3 kali 24 jam lah. Saya akan kasih somasi. Kalau tidak, ya negara kita kan negara hukum, saya akan menempuh jalur hukum,” katanya.
Menurut Bahlil, tudingan tersebut tidak hanya menyangkut reputasi pribadinya, tetapi juga kehormatan partai politik yang dipimpinnya. Ia menilai setiap pernyataan yang membawa nama partai maupun ketua umum harus disampaikan dengan dasar dan bukti yang jelas.
“Karena bicara partai, itu marwah partai. Ketua umum partai, itu marwah. Jadi saya tidak mau mundur dari orang-orang kayak gini. Enggak bisa. Masa atas nama sebuah demokrasi ngomongnya ngawur? Nanti lama-lama orang baru bangun tidur mimpi, enggak tahu malam minum apa, tiba-tiba bicara bangsa,” tambahnya.
Sementara itu, isu dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto belakangan menjadi perbincangan di media sosial dan sejumlah siniar politik. Narasi yang beredar turut mengaitkan persoalan tersebut dengan sejumlah mantan pejabat tinggi kepolisian, termasuk mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo.
Penahanan sejumlah jenderal tersebut juga memunculkan berbagai spekulasi, termasuk dugaan keterlibatan seorang pimpinan partai politik yang berada di kabinet. Sosok tersebut disebut-sebut sempat berkoordinasi dengan sejumlah jenderal beberapa jam sebelum penangkapan.
Namun, Bahlil secara tegas membantah tudingan yang mengaitkan dirinya dengan pertemuan tersebut. Ia menegaskan akan menempuh jalur hukum apabila pihak yang menyebarkan informasi itu tidak dapat membuktikan kebenaran pernyataannya.
(Red-Garudasatunews)
