JEMBER, Garudasatunews.id – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat, mengaku tidak gentar menghadapi kemungkinan ponsel pribadinya turut menjadi sasaran penyadapan di tengah mencuatnya dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional.
Arief menyatakan tidak merasa khawatir apabila komunikasi pribadinya dipantau pihak tertentu. Ia beralasan tidak pernah melakukan tindakan negatif, termasuk penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan kekuasaan, maupun tindak pidana korupsi.
Pernyataan tersebut disampaikan Arief saat menghadiri pelantikan pengurus Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Kabupaten Jember periode 2026–2031 di Hotel Cempaka, Jember, Sabtu (7/11/2026).
Arief mengaku prihatin terhadap munculnya dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa karena menyangkut keamanan komunikasi kepala negara.
“Saya sangat prihatin dengan kondisi ini. Mosok ada presiden kok disadap. Dan penyadapan itu ya mungkin saja termasuk saya yang agak vokal di tingkat daerah. Mungkin saja handphone saya disadap,” ungkap Arief kepada wartawan.
Meski demikian, ia menegaskan tidak mempermasalahkan kemungkinan dirinya ikut menjadi sasaran penyadapan.
“Bagi saya enggak ada masalah karena saya tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif, baik dari sisi penyalahgunaan kewenangan maupun penyalahgunaan kekuasaan, bahkan korup,” tegasnya.
Bahkan, ketika ditanya mengenai informasi apa yang mungkin diperoleh jika ponselnya disadap, Arief menjawab dengan santai dan berseloroh bahwa percakapannya kemungkinan hanya berisi komunikasi pribadi dengan sang istri.
“Paling-paling WA-an saya sama istri saya. Saya bilang kalau saya sayang sama dia,” ujarnya sambil tersenyum.
Soroti Stabilitas Politik dan Persatuan Nasional
Di tengah berkembangnya persoalan dugaan penyadapan tersebut, Arief mengingatkan seluruh elemen masyarakat agar tidak terjebak dalam pertikaian politik nasional yang berpotensi mengganggu stabilitas dan persatuan bangsa.
Menurutnya, PA GMNI maupun GMNI harus mengambil sikap bijaksana dengan mengedepankan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan kelompok maupun golongan.
Ia menegaskan bahwa siapa pun yang memegang tampuk pemerintahan bukan menjadi persoalan utama. Hal terpenting adalah menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila.
“Siapa pun yang menjabat bagi kita enggak ada masalah. Tapi yang penting adalah keutuhan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila harus kita jaga,” katanya.
Arief juga mengingatkan pemerintah agar pembangunan nasional tetap berpihak kepada masyarakat kecil dan tidak semata-mata menguntungkan kelompok oligarki.
Ia berharap dinamika politik yang berkembang tidak mengikis semangat persatuan sebagaimana diwariskan Presiden pertama RI, Soekarno.
Menurut Arief, ajaran persatuan harus tetap menjadi landasan dalam menghadapi berbagai konflik yang berpotensi membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pernyataan Arief tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa persoalan penyadapan bukan sekadar menyangkut perangkat komunikasi pribadi, melainkan juga berkaitan dengan kepercayaan publik, perlindungan privasi, serta pentingnya menjaga stabilitas demokrasi dan persatuan nasional.
(Red-Garudasatunews)
