SURABAYA, Garudasatunews.id – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meluapkan kemarahan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap proyek pembangunan infrastruktur di kawasan Jalan Bratang Binangun, Surabaya. Ia menegur keras kontraktor pelaksana menyusul persoalan pengerjaan proyek yang berdampak terhadap kelancaran lalu lintas dan aktivitas masyarakat.
Sikap tegas Eri tersebut menjadi sorotan setelah pelaksanaan proyek di kawasan Bratang Binangun menuai keluhan pengguna jalan. Tumpukan material agregat dan pasir yang berada di badan jalan menyebabkan ruang gerak kendaraan menyempit sehingga memicu antrean panjang, terutama pada jam-jam sibuk.
Persoalan tersebut tidak sekadar menyangkut ketidaknyamanan pengguna jalan, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan teknis, manajemen pekerjaan, serta efektivitas pengawasan proyek pemerintah daerah.
Kontraktor dan DSDABM Menjadi Sorotan
Dalam sidak tersebut, Eri Cahyadi memberikan teguran keras kepada pihak kontraktor. Ia juga mengingatkan jajaran Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya agar tidak membiarkan persoalan pelaksanaan proyek berlarut-larut.
Bahkan, Eri mengancam akan mencopot pejabat terkait apabila pengawasan dan penanganan proyek tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Ancaman pencopotan tersebut menjadi sinyal bahwa tanggung jawab pelaksanaan pembangunan tidak hanya berada di tangan kontraktor. Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertugas mengendalikan dan mengawasi pekerjaan juga harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan di lapangan.
Material Proyek Picu Gangguan Lalu Lintas
Persoalan di Bratang Binangun bermula dari penumpukan material agregat untuk pekerjaan peninggian badan jalan sekitar 20 hingga 30 sentimeter. Pekerjaan tersebut merupakan bagian dari pembenahan infrastruktur saluran air untuk membantu mengurangi genangan.
Namun, pelaksanaan pekerjaan mengalami hambatan setelah alat berat jenis motor grader mengalami gangguan teknis. Kondisi tersebut menyebabkan material belum dapat diratakan sesuai rencana.
Dampaknya, sebagian badan jalan tertutup material sehingga mengganggu mobilitas masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya melalui DSDABM kemudian berkoordinasi dengan Polsek Gubeng untuk menerapkan rekayasa lalu lintas satu arah.
Pengawasan Proyek Dipertanyakan
Insiden tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak cukup diukur dari penyelesaian fisik pekerjaan.
Manajemen pengadaan material, kesiapan alat berat, pengaturan lalu lintas, keselamatan pengguna jalan, hingga pengawasan kontraktor merupakan bagian penting yang harus diperhatikan sejak awal.
Dalam konteks pengelolaan anggaran publik, masyarakat juga berhak mengetahui bagaimana proyek direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi.
Evaluasi terhadap pelaksanaan proyek Bratang Binangun karena itu perlu mencakup pemeriksaan kesesuaian pekerjaan dengan kontrak, tanggung jawab kontraktor, kinerja konsultan pengawas, serta langkah korektif yang dilakukan DSDABM.
Transparansi tersebut penting agar persoalan serupa tidak terus berulang pada proyek infrastruktur lainnya.
Keselamatan dan Kepentingan Warga Harus Diutamakan
Pembangunan drainase dan peninggian jalan memang dibutuhkan untuk mendukung penanganan genangan di Surabaya. Namun, kepentingan pembangunan tidak boleh mengesampingkan hak masyarakat atas akses jalan yang aman dan nyaman.
Pemerintah kota perlu memastikan setiap kontraktor menjalankan standar keselamatan kerja, memasang pengamanan proyek, mengatur penempatan material, serta meminimalkan gangguan terhadap aktivitas warga dan pelaku usaha di sekitar lokasi.
Ketegasan Wali Kota Eri Cahyadi dalam sidak tersebut diharapkan tidak berhenti pada teguran dan ancaman pencopotan pejabat. Langkah selanjutnya harus diwujudkan melalui evaluasi menyeluruh, pengawasan yang terukur, serta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terbukti melakukan kelalaian.
Masyarakat kini menunggu penyelesaian pekerjaan Bratang Binangun sekaligus kepastian bahwa pengawasan proyek infrastruktur di Surabaya benar-benar berjalan efektif.
(Red-Garudasatunews)
