SURABAYA, Garudasatunews.id — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim untuk tidak sekadar mengejar angka serapan anggaran dalam pelaksanaan Perubahan APBD (P-APBD) 2026. Fraksi banteng menekankan pentingnya kualitas pekerjaan fisik agar dampak pembangunan Rp1,235 triliun benar-benar dirasakan masyarakat.
Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Jatim, Dewanti Rumpoko, menegaskan bahwa waktu efektif pelaksanaan anggaran P-APBD 2026 kini hanya tersisa sekitar empat bulan. Menurutnya, tambahan belanja pada sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak boleh berhenti pada formalitas pagu belanja.
“Jangan sampai tambahan anggaran hanya memperbesar pagu, tetapi pada akhir tahun justru tidak mampu dieksekusi secara optimal,” kata Dewanti saat membacakan Pendapat Akhir Fraksi dalam Sidang Paripurna DPRD Jatim, Kamis (3/9/2026).
Mantan Wali Kota Batu tersebut meminta Pemprov Jatim bersikap realistis. Mengingat mepetnya waktu, akselerasi proyek di lapangan wajib memperhitungkan aspek ketercapaian mutu ketimbang sebatas mengejar serapan anggaran.
Dalam pemaparannya, Dewanti membeberkan sejumlah data evaluasi kinerja OPD. Sektor Pekerjaan Umum (PU) Sumber Daya Air (SDA) tercatat baru merealisasikan anggaran sebesar 42,88 persen. Dari 44 paket pekerjaan, baru 8 paket yang tuntas, sementara 36 paket lainnya (81,82 persen) masih menggantung.
Sorotan tajam juga diarahkan ke Dinas PU Bina Marga yang mengantongi tambahan anggaran sebesar Rp922,54 miliar dengan realisasi kerja saat ini 56,82 persen. Dengan sisa waktu empat bulan, Dinas PU Bina Marga dituntut menyerap anggaran rata-rata Rp230,6 miliar per bulan.
Melihat beban tersebut, Fraksi PDIP mendesak Pemprov Jatim membuka transparansi status seluruh paket proyek, mulai dari tahap perencanaan, Detail Engineering Design (DED), lelang, progres fisik, hingga target rampung.
Sentil Ketimpangan Pembangunan Madura :
Selain masalah percepatan, masalah keadilan anggaran turut disoal. Fraksi PDIP menilai alokasi proyek infrastruktur untuk wilayah Madura sangat minim, yakni hanya 4,5 persen pada paket fisik PU SDA dan sekitar 5 persen pada alokasi Bina Marga.
“Padahal kebutuhan infrastruktur dasar di empat kabupaten Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep) masih sangat besar,” ujar Dewanti.
Meskipun tingkat kemantapan jalan provinsi secara agregat telah mencapai 89,61 persen, Dewanti mengingatkan bahwa masih ada 10,39 persen ruas jalan yang rusak dan membutuhkan penanganan berbasis prioritas keselamatan serta konektivitas ekonomi warga.
Di luar infrastruktur jalan dan air, Pemprov Jatim dinilai masih memikul beban penataan 6.497,76 hektare kawasan kumuh. Fraksi PDIP meminta program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dikoneksikan secara terpadu dengan penyediaan sanitasi, air bersih, dan drainase.
Dewanti juga mendorong Pemprov Jatim menuntaskan sejumlah agenda prioritas lain :
– Energi & Lingkungan : Penyusunan road map energi terbarukan, perluasan PLTS Atap, pengetatan pengawasan tambang, serta efektivitas tata kelola sampah.
– Keselamatan Transportasi : Penentuan skala prioritas perlintasan sebidang kereta api pada kawasan padat lalu lintas dari total kebutuhan 200 palang pintu.
Mengakhiri intervensinya, Fraksi PDIP mengingatkan Pemprov Jatim agar bertindak teliti agar suntikan dana triliunan rupiah tersebut tidak terbuang sia-sia dan berujung menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). (Red-Garudasatunews)
