MOJOKERTO, Garudasatunews.id – Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra atau Gus Barra menegaskan pembangunan daerah harus dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, termasuk warga yang tinggal di kawasan pedesaan. Pemerataan pembangunan dinilai menjadi bagian penting untuk mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil, dan sejahtera.
Penegasan tersebut menempatkan wilayah desa sebagai salah satu perhatian penting dalam arah pembangunan Kabupaten Mojokerto. Pemerintah daerah didorong tidak hanya berfokus pada pembangunan kawasan perkotaan, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat di desa memperoleh perhatian yang proporsional.
Gagasan pemerataan itu sejalan dengan sejumlah program pembangunan yang telah diarahkan Pemkab Mojokerto ke wilayah pedesaan. Salah satunya melalui bantuan keuangan desa yang digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan fasilitas masyarakat.
Data capaian pembangunan yang disampaikan Pemkab menunjukkan, pada 2025 terdapat alokasi Bantuan Keuangan (BK) desa sekitar Rp112,47 miliar. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk pembangunan 169 ruas jalan lingkungan rabat beton, 43 ruas Jalan Usaha Tani (JUT), serta berbagai fasilitas publik di desa.
Pembangunan desa juga diarahkan tidak sekadar pada infrastruktur fisik. Pemkab Mojokerto mendorong pengembangan potensi lokal, termasuk desa wisata, dengan harapan aktivitas ekonomi masyarakat dapat tumbuh dari potensi yang dimiliki masing-masing wilayah.
Dalam pengembangan desa wisata, Gus Barra sebelumnya menyampaikan pentingnya pendampingan agar desa mampu mengenali dan mengoptimalkan potensi alam, religi, maupun sejarah budaya. Potensi tersebut diharapkan dapat berkembang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat setempat.
Pemerataan pembangunan juga berkaitan dengan akses pelayanan dasar. Infrastruktur jalan, fasilitas pendidikan, kesehatan, permukiman, hingga transportasi menjadi indikator penting untuk mengukur apakah pembangunan benar-benar sampai kepada masyarakat di pelosok.
Salah satu contoh pendekatan tersebut terlihat dari program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pemkab Mojokerto menjalankan pembangunan dan rehabilitasi rumah bagi warga yang membutuhkan. Program itu menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya diarahkan pada proyek berskala besar, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar rumah tangga.
Namun, tantangan pemerataan bukan semata soal besarnya anggaran. Persoalan yang lebih penting adalah memastikan setiap rupiah APBD maupun bantuan pemerintah menghasilkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Transparansi perencanaan, ketepatan sasaran, kualitas pekerjaan, serta pengawasan menjadi faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan tersebut.
Pemerataan juga harus dapat diukur melalui indikator yang konkret. Bukan hanya berapa banyak jalan dibangun atau fasilitas didirikan, tetapi sejauh mana pembangunan tersebut meningkatkan akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, mobilitas, dan kualitas hidup warga desa.
Dengan demikian, pernyataan Gus Barra mengenai pembangunan yang harus dirasakan hingga pedesaan menjadi pekerjaan lanjutan bagi seluruh jajaran pemerintah daerah. Tantangannya adalah mengubah komitmen pemerataan menjadi kebijakan yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Masyarakat pada akhirnya memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran pembangunan digunakan, wilayah mana yang menjadi prioritas, serta apa manfaat konkret yang diterima warga. Pemerataan pembangunan baru dapat disebut berhasil apabila manfaatnya tidak berhenti pada laporan administratif, tetapi benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat desa.
(Red-Garudasatunews)
