MOJOKERTO, Garudasatunews.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto mempercepat langkah evaluasi penerapan pemerintahan berbasis digital dengan menitikberatkan pada integrasi layanan publik antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Pendampingan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (PEMDI) yang digelar di Balai Kota Mojokerto sebagai bagian dari persiapan peningkatan indeks Pemerintah Digital tahun 2026.
FGD tersebut melibatkan perwakilan OPD guna menyamakan arah kebijakan transformasi digital di lingkungan Pemkot Mojokerto. Pemerintah daerah menilai keberhasilan pengembangan sistem pemerintahan digital tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah secara terintegrasi.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menegaskan bahwa komitmen bersama seluruh OPD menjadi faktor penting dalam mencapai target pengembangan Pemerintah Digital. Menurutnya, setiap perangkat daerah harus memiliki pemahaman yang sama terhadap arah transformasi digital agar program yang dirancang dapat berjalan efektif.
“Seluruh OPD harus memiliki komitmen dan pemahaman yang sama agar target pengembangan Pemerintah Digital dapat tercapai. Semua harus bergerak bersama. Kalau hanya satu pihak yang bekerja, target yang sudah ditetapkan akan sulit tercapai,” ujar Ika Puspitasari, Rabu (17/6/2026).
Pemkot Mojokerto menargetkan penerapan sistem digital yang mampu menghadirkan pelayanan publik lebih efektif, efisien, serta mudah diakses masyarakat. Hasil pendampingan dalam FGD tersebut diharapkan dapat diterjemahkan ke dalam langkah konkret oleh masing-masing OPD sesuai tugas dan fungsi yang dimiliki.
Sekretaris Daerah Kota Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo, mengungkapkan bahwa perkembangan teknologi menuntut pemerintah untuk terus beradaptasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia menegaskan, arah pengembangan Pemerintah Digital saat ini tidak lagi berorientasi pada penambahan aplikasi baru, melainkan memastikan seluruh sistem layanan yang telah tersedia dapat terhubung dalam satu ekosistem layanan.
Menurutnya, pola pengembangan layanan yang berjalan sendiri-sendiri berpotensi menimbulkan kesulitan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai kebutuhan administrasi. Karena itu, integrasi sistem menjadi fokus utama untuk menciptakan pelayanan yang lebih sederhana dan mudah digunakan.
“Kalau dulu setiap layanan punya aplikasi sendiri-sendiri, sekarang yang penting adalah bagaimana semua layanan itu saling terhubung. Dengan begitu masyarakat tidak perlu bingung menggunakan banyak aplikasi untuk mengurus berbagai kebutuhan,” kata Gaguk.
Pemkot Mojokerto menilai integrasi layanan digital menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan modern yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui pendampingan yang melibatkan tenaga ahli, seluruh OPD diharapkan memiliki persepsi dan langkah yang sejalan dalam pembangunan sistem pemerintahan digital.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendukung transformasi digital nasional, sekaligus mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, terintegrasi, dan akuntabel bagi masyarakat Kota Mojokerto.
(Red-Garudasatunews)
