SIDOARJO, Garudasatunews.id – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memperkuat peran Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Gayatri sebagai jejaring deteksi dini berbagai persoalan perempuan dan anak di tingkat masyarakat.
Penguatan tersebut mengandalkan 76 Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang tersebar di 15 kecamatan. Jejaring desa ini didorong menjadi “mata dan telinga” pemerintah agar potensi persoalan dapat diketahui lebih awal sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
Langkah tersebut mengemuka dalam audiensi Forum PUSPA Gayatri bersama Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana di Rumah Dinas Wakil Bupati Sidoarjo, Senin (31/8/2026). Penguatan dilakukan melalui kolaborasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB), Forum PUSPA Gayatri Jawa Timur, pemerintah desa serta unsur masyarakat.
Mimik menegaskan deteksi dini menjadi kunci dalam perlindungan perempuan dan anak. Pemerintah tidak ingin penanganan baru dilakukan ketika persoalan sudah membesar dan menimbulkan dampak lebih luas.
“Deteksi dini ini penting. Jangan sampai persoalan perempuan dan anak baru ditangani setelah menjadi masalah besar,” kata Mimik.
Menurutnya, keberadaan jejaring hingga tingkat desa harus dioptimalkan agar setiap indikasi persoalan dapat segera ditemukan dan dikoordinasikan dengan perangkat daerah yang memiliki kewenangan.
Dari sisi tata kelola, penguatan Forum PUSPA tidak diarahkan untuk menambah organisasi baru di desa. Pemerintah memilih memaksimalkan kelembagaan dan jejaring yang telah berjalan melalui koordinasi serta pendampingan sesuai kebutuhan wilayah. Jejaring tersebut juga diarahkan dapat terintegrasi dengan Ruang Bersama Indonesia (RBI).
Kepala Dinas PMD Sidoarjo Probo Agus Sunarno menilai desa memiliki posisi strategis karena menjadi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, koordinasi lintas sektor diperlukan agar persoalan yang ditemukan di lapangan tidak berhenti sebatas laporan, tetapi dapat segera ditindaklanjuti.
Sementara itu, Kepala Dinas P3AKB Sidoarjo Heni Kristiani menekankan perlindungan perempuan dan anak harus dilakukan dari hulu, mulai pencegahan, deteksi dini hingga pendampingan ketika persoalan ditemukan.
Sejumlah indikator yang perlu mendapat perhatian antara lain anak yang berisiko putus sekolah, persoalan pengasuhan, serta perempuan usia produktif yang belum bekerja. Forum di tingkat masyarakat diharapkan mampu mengenali kondisi tersebut tanpa mengekspos identitas atau informasi pribadi anak yang dapat merugikan masa depannya.
Keberadaan 76 DRPPA di 15 kecamatan menjadi modal penting bagi Pemkab Sidoarjo untuk memperkuat perlindungan sekaligus pemenuhan hak perempuan dan anak. Tantangannya kini bukan sekadar jumlah desa yang terlibat, tetapi memastikan setiap temuan memiliki mekanisme koordinasi, pendampingan dan tindak lanjut yang jelas.
Dengan pola tersebut, Forum PUSPA Gayatri diharapkan tidak hanya menjadi wadah koordinasi, tetapi benar-benar berfungsi sebagai jaringan perlindungan berbasis masyarakat yang mampu mencegah persoalan perempuan dan anak sejak tahap awal.
(Red-Garudasatunews)
