SUMENEP, Garudasatunews.id – Sebanyak 24 jabatan administrator atau kepala bidang (Kabid) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep hingga kini belum terisi pejabat definitif. Kondisi tersebut mendorong Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumenep mempercepat proses pengisian jabatan agar tidak mengganggu efektivitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Kepala BKPSDM Kabupaten Sumenep, Benny Irawan, menjelaskan dari total 24 jabatan yang kosong, sebanyak 10 posisi saat ini dijalankan oleh pelaksana tugas (Plt). Kekosongan tersebut terjadi karena pejabat sebelumnya mengikuti proses mutasi, rotasi, maupun promosi jabatan.
Sementara itu, 14 jabatan administrator lainnya belum memiliki pejabat definitif lantaran pejabat sebelumnya telah memasuki masa purna tugas atau pensiun.
“BKPSDM telah menyiapkan seluruh kelengkapan administratif untuk percepatan pengisian jabatan kosong tersebut. Kami juga terus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar seluruh tahapan pengisian berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Benny, Rabu (22/7/2026).
Menurutnya, koordinasi dengan BKN menjadi bagian penting dalam memastikan proses pengisian jabatan administrator memenuhi persyaratan administrasi dan mekanisme yang diatur dalam sistem manajemen aparatur sipil negara.
BKPSDM juga menegaskan bahwa penentuan pejabat definitif tidak dilakukan secara sembarangan. Proses seleksi akan mengacu pada sejumlah indikator, di antaranya kompetensi, kinerja, integritas, kualifikasi, serta rekam jejak aparatur sipil negara (ASN) yang memenuhi persyaratan.
Langkah percepatan tersebut dinilai penting mengingat keberadaan pejabat definitif berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan program kerja organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk pengambilan keputusan strategis dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kami berupaya agar seluruh proses pengisian jabatan administrator segera tuntas sehingga setiap perangkat daerah memiliki pejabat definitif. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal,” tegas Benny.
Hingga berita ini ditulis, BKPSDM masih menunggu penyelesaian tahapan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku sebelum proses pengisian jabatan administrator tersebut dapat ditetapkan secara resmi.
(Red-Garudasatunews)
