134 Kursi Kepsek Kosong, SD Paling Terdampak

oleh -37 Dilihat
oleh
134 Kursi Kepsek Kosong, SD Paling Terdampak
Kepala Disdikpora Magetan, Suhardi
banner 468x60

MAGETAN, Garudasatunews.id – Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Magetan membuka 134 lowongan jabatan kepala sekolah lintas jenjang pendidikan, dengan kekosongan terbesar terjadi di tingkat sekolah dasar (SD).

Kepala Disdikpora Magetan, Suhardi, mengungkapkan bahwa dari total kebutuhan tersebut, sebanyak 118 posisi berasal dari SD, disusul 13 posisi SMP dan 3 posisi TK.
“Formasi yang tersedia saat ini ada 134 per Maret, dan masih bisa bertambah karena ada yang pensiun,” ujarnya, Minggu (12/4/2026).

Namun, dari ratusan kebutuhan tersebut, hanya 22 orang yang telah mengantongi sertifikat pelatihan calon kepala sekolah. Kondisi ini memperlihatkan ketimpangan antara kebutuhan jabatan strategis dengan kesiapan sumber daya yang tersedia.

Proses pengisian jabatan dilakukan melalui tahapan seleksi administrasi di tingkat daerah sebelum dilanjutkan ke seleksi substantif oleh kementerian. Sejumlah syarat seperti kualifikasi pendidikan minimal sarjana, sertifikat pendidik, hingga ketentuan pangkat dan usia menjadi prasyarat dasar bagi pelamar.

Dari sudut pandang investigatif, tingginya angka kekosongan jabatan kepala sekolah memunculkan indikasi lemahnya perencanaan regenerasi kepemimpinan di sektor pendidikan. Ketergantungan pada mekanisme seleksi yang panjang juga dinilai berpotensi memperlambat pengisian posisi strategis di sekolah.

Saat ini, banyak sekolah masih dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt), yang secara kewenangan terbatas dalam mengambil keputusan strategis. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kualitas manajemen sekolah, terutama dalam pengambilan kebijakan jangka panjang.

Di sisi lain, potensi bertambahnya kekosongan akibat gelombang pensiun pada April 2026 memperbesar tekanan terhadap sistem pendidikan di daerah tersebut. Tanpa percepatan dan perbaikan sistem rekrutmen, kekosongan ini dikhawatirkan terus melebar.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai kesiapan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas kepemimpinan pendidikan. Jika tidak segera diatasi, dampaknya bisa langsung dirasakan pada kualitas layanan pendidikan di tingkat sekolah. (Red-Garudasatunews)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.