MALANG, Garudasatunews.id – Pemerintah menyiapkan hampir 1 juta ton beras untuk memenuhi kebutuhan bantuan pangan bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan, bantuan tersebut dialokasikan bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 4.
Pernyataan itu disampaikan Zulhas saat menghadiri kegiatan penyaluran bantuan pangan di Balai Desa Krebet, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Selasa (10/11/2026).
Zulhas menjelaskan, setiap keluarga penerima manfaat akan memperoleh bantuan beras sebanyak 30 kilogram sekaligus. Jumlah tersebut merupakan akumulasi alokasi bantuan selama tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember 2026.
Dengan demikian, masing-masing keluarga mendapatkan 10 kilogram beras untuk setiap bulan. Kebijakan penyaluran sekaligus ini dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami sudah rapat koordinasi, Presiden sudah setuju. Masing-masing untuk desil 1, 2, 3, dan 4 sebanyak 33,2 juta kepala keluarga akan menerima 10 kilo bulan Oktober, 10 kilo bulan November, dan 10 kilo bulan Desember. Tapi akan diberikan sekaligus sebanyak 30 kilo,” ujar Zulhas.
Selain bantuan pangan langsung, pemerintah juga menyiapkan 1 juta ton beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan beras dengan harga lebih terjangkau di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok.
Untuk wilayah Pulau Jawa, harga beras SPHP ditetapkan Rp12.500 per kilogram. Sementara untuk wilayah di luar Jawa dengan biaya distribusi lebih tinggi, harga yang ditetapkan mencapai Rp13.100 per kilogram.
Zulhas menyebutkan, beras SPHP dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang masih harus membeli kebutuhan beras secara mandiri, terutama ketika harga di pasaran mengalami kenaikan hingga Rp15.000-Rp16.000 per kilogram.
Pemerintah berharap ketersediaan beras subsidi tersebut mampu mengurangi tekanan pengeluaran rumah tangga sekaligus menjaga stabilitas harga pangan.
Pengawasan Penyaluran dan Ketepatan Sasaran
Besarnya jumlah penerima bantuan dan volume beras yang disiapkan membuat pelaksanaan program ini membutuhkan pengawasan serius. Pemerintah perlu memastikan bantuan benar-benar diterima keluarga yang memenuhi kriteria, bukan justru terhambat persoalan pendataan maupun distribusi.
Ketepatan data penerima, transparansi alokasi, kualitas beras, serta pengawasan di tingkat desa dan kelurahan menjadi aspek penting untuk menjamin efektivitas program.
Di sisi lain, masyarakat juga membutuhkan informasi yang jelas mengenai mekanisme penyaluran dan saluran pengaduan apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan bantuan.
Program bantuan pangan dan beras SPHP tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Keberhasilan kebijakan ini pada akhirnya tidak hanya diukur dari besarnya stok beras yang disiapkan, tetapi juga dari ketepatan penerima, kelancaran distribusi, serta dampak nyata terhadap keterjangkauan pangan masyarakat.
(Red-Garudasatunews)
