SURABAYA, Garudasatunews.id – Kebijakan work from home (WFH) Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Rabu yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menuai kritik tajam dari DPRD Jatim. Kebijakan tersebut dinilai tidak sinkron dengan arah pemerintah pusat yang menetapkan WFH pada hari Jumat sebagai bagian dari strategi efisiensi energi nasional.
Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Saifudin Zuhri, secara terbuka meminta Pemprov Jatim segera merevisi kebijakan tersebut. Ia menilai perbedaan hari pelaksanaan bukan sekadar teknis administratif, tetapi menyangkut konsistensi kebijakan nasional.
“Kalau pemerintah pusat sudah menetapkan Jumat, daerah seharusnya mengikuti. Ini soal kepatuhan terhadap arah kebijakan nasional,” tegasnya, Rabu (1/4/2026).
Kebijakan WFH setiap Rabu itu tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 800/1141/204/2026 dan direncanakan berlaku hingga 1 Juni 2026. Namun, penetapan hari di tengah pekan dinilai tidak memiliki landasan kuat jika dikaitkan dengan tujuan efisiensi energi dan pengurangan mobilitas.
Menurut Saifudin, hari Rabu justru berada pada puncak aktivitas birokrasi, sehingga berpotensi mengganggu ritme kerja dan efektivitas pelayanan. Ia menilai kebijakan tersebut berisiko menimbulkan kebingungan di internal pemerintahan.
“Hari Rabu itu bukan waktu yang tepat untuk menekan mobilitas. Kalau dipaksakan, bisa mengganggu ritme kerja,” ujarnya.
DPRD juga menyoroti desain kebijakan yang dinilai belum solid, terlihat dari banyaknya sektor yang tetap harus bekerja dari kantor. Kondisi ini dinilai berpotensi menciptakan inefisiensi baru di tengah upaya penghematan energi.
“Kalau banyak pengecualian, berarti dari awal desainnya belum matang. Jangan sampai kebijakan efisiensi justru menghasilkan inefisiensi,” imbuhnya.
Lebih jauh, Saifudin menekankan bahwa kebijakan efisiensi energi seharusnya berbasis data mobilitas dan pola kerja yang terukur, bukan sekadar keputusan administratif. Ia menilai sinkronisasi antara pusat dan daerah menjadi kunci dalam menjaga efektivitas kebijakan di tengah tekanan global.
“Kalau tujuannya efisiensi energi, harus berbasis data. Jumat lebih logis, tinggal keberanian untuk mengoreksi,” pungkasnya. (Red-Garudasatunews)
