LAMONGAN, Garudasatunews.id – Pemerintah Kabupaten Lamongan mulai memberlakukan kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) setiap Jumat dengan pengawasan ketat terhadap aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan ini ditegaskan bukan celah untuk memperpanjang libur, melainkan bagian dari transformasi budaya kerja.
Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menegaskan seluruh ASN tetap wajib bekerja penuh meski tidak berada di kantor. Pernyataan itu disampaikan usai apel pengambilan sumpah/janji PNS di lingkungan Pemkab Lamongan, Kamis (2/4/2026).
“WFH bukan libur. Tetap hari kerja dengan tanggung jawab yang sama,” tegasnya.
Untuk memastikan kepatuhan, Pemkab menerapkan sistem absensi digital berbasis lokasi. ASN diwajibkan menunjukkan keberadaan saat bekerja dari rumah dan dilarang melakukan aktivitas di luar, termasuk bekerja dari kafe atau bepergian.
“Harus jelas lokasinya dan tidak boleh keluar rumah saat jam kerja,” ujar Yuhronur.
Langkah ini menjadi bagian dari implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait transformasi pola kerja ASN yang lebih efisien dan hemat energi. Namun, penerapan pengawasan ketat mengindikasikan adanya potensi penyalahgunaan kebijakan jika tidak dikontrol secara sistematis.
Di sisi lain, momen tersebut juga bertepatan dengan pelantikan 509 CPNS menjadi PNS di lingkungan Pemkab Lamongan. Mayoritas berasal dari tenaga pendidik dan kesehatan, sementara sekitar 10 persen merupakan tenaga teknis untuk memperkuat sektor pelayanan publik.
Yuhronur menyebut, komposisi tersebut diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas layanan masyarakat di tengah perubahan pola kerja yang sedang diterapkan.
“Kita ingin budaya kerja ASN lebih efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan,” katanya.
Meski demikian, efektivitas kebijakan WFH dengan pengawasan digital ini masih akan diuji di lapangan, terutama dalam memastikan disiplin kerja tetap terjaga tanpa menurunkan produktivitas aparatur. (Red-Garudasatunews)
