MALANG, Garudasatunews.id – Wacana penerapan kembali kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sektor swasta sebagai upaya menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) menuai kritik tajam. Dua pakar dari Malang menilai kebijakan ini tidak akan efektif tanpa pengawasan ketat dan pembenahan sistem transportasi publik.
Pakar Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Andhyka Muttaqin, menegaskan bahwa dampak WFH terhadap penghematan BBM secara nasional sangat terbatas. Ia menyebut kebijakan tersebut lebih berdampak pada efisiensi internal instansi dibandingkan pada pengurangan konsumsi energi negara.
“WFH memang bisa diterapkan untuk ASN, tapi dampaknya terhadap penghematan BBM tidak signifikan. Ini lebih pada efisiensi anggaran operasional kantor,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).
Menurut Andhyka, pemerintah seharusnya fokus pada akar persoalan dengan memperketat distribusi BBM serta memperbaiki kualitas transportasi publik. Tanpa langkah tersebut, masyarakat akan tetap bergantung pada kendaraan pribadi.
Ia juga menyoroti potensi penyimpangan kebijakan jika WFH diterapkan pada hari tertentu. Skema ini dinilai berisiko dimanfaatkan sebagai celah memperpanjang akhir pekan yang dapat berdampak pada menurunnya kualitas layanan publik.
Senada, Pakar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang, Prof. Vina Salviana Darvina Soedarwo, mengingatkan potensi pergeseran pola kerja dari Work From Home menjadi Work From Anywhere (WFA). Kondisi ini dinilai justru berpotensi menggagalkan tujuan penghematan BBM.
“Kalau pekerja tidak benar-benar di rumah dan tetap bepergian ke luar, konsumsi BBM tetap tinggi. Ini yang sering luput dari perhitungan kebijakan,” jelasnya.
Selain itu, ia menyoroti adanya pergeseran beban ekonomi dari institusi ke individu. Dalam skema WFH, biaya listrik dan internet yang sebelumnya ditanggung kantor berpindah ke rumah tangga pekerja, yang berpotensi membebani kelompok berpenghasilan rendah.
Dari sudut pandang investigatif, wacana WFH sebagai solusi penghematan BBM dinilai masih bersifat parsial dan belum menyentuh persoalan struktural. Minimnya mekanisme pengawasan serta absennya kebijakan pendukung berpotensi menjadikan program ini tidak tepat sasaran.
Kedua pakar menekankan perlunya sistem komprehensif jika kebijakan ini tetap dijalankan. Andhyka mendorong penerapan pengawasan berbasis teknologi, seperti absensi dengan titik koordinat (geofencing), guna memastikan kepatuhan pegawai.
Ia juga menegaskan bahwa sektor-sektor vital tidak boleh terdampak kebijakan ini. “Layanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik langsung harus tetap berjalan normal,” tegasnya.
Sementara itu, Prof. Vina mengingatkan potensi munculnya kecemburuan sosial antara pekerja yang bisa WFH dan yang tidak. Tanpa kebijakan kompensasi yang adil, kondisi ini berisiko memicu ketimpangan baru di masyarakat.
Dengan berbagai catatan tersebut, efektivitas WFH sebagai strategi penghematan BBM masih dipertanyakan. Tanpa pengawasan kuat dan kebijakan pendukung yang menyeluruh, langkah ini dinilai berpotensi menjadi solusi semu yang tidak menyentuh persoalan utama. (Red)
