LAMONGAN, Garudasatunews.id – Pemerintah Kabupaten Lamongan menyatakan kesiapan menerapkan skema Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara sebagai bagian dari kebijakan efisiensi energi, di tengah pertanyaan terkait efektivitasnya dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menegaskan dukungan terhadap kebijakan pusat yang lahir dari tekanan krisis energi global. Namun hingga kini, pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis resmi, sehingga implementasi di lapangan belum memiliki kejelasan mekanisme.
Kesiapan tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kesiapan operasional, terutama dalam menjaga produktivitas ASN serta memastikan pelayanan publik tetap optimal di tengah perubahan pola kerja.
Fakta di lapangan menunjukkan aktivitas pelayanan publik masih berjalan normal. Mal Pelayanan Publik tetap dipadati masyarakat pasca libur Lebaran, mengindikasikan tingginya kebutuhan layanan tatap muka yang berpotensi berbenturan dengan skema kerja jarak jauh.
Kepala DPMPTSP Lamongan, Dina Ariyani, menyatakan standar pelayanan tidak akan menurun. Namun, pengalaman penerapan kebijakan serupa sebelumnya menunjukkan adanya risiko gangguan koordinasi dan keterlambatan layanan jika tidak didukung sistem digital yang kuat.
Di sisi lain, kontribusi WFH terhadap penghematan BBM masih menjadi perdebatan, mengingat mobilitas ASN hanya sebagian kecil dari total konsumsi energi di daerah. Tanpa evaluasi berbasis data, kebijakan ini berpotensi menjadi langkah simbolis tanpa dampak signifikan.
Dengan belum adanya regulasi teknis dan indikator keberhasilan yang jelas, efektivitas WFH sebagai solusi krisis energi masih perlu diuji, terutama dalam konteks kebutuhan pelayanan publik yang tetap tinggi.
(Red-Garudasatunews)
