PASURUAN, Garudasatunews.id – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur memperingatkan potensi bencana serius di lereng Arjuno-Welirang dan mendesak Pemerintah Kabupaten Pasuruan segera membatalkan izin proyek wisata di kawasan Tretes yang dinilai berisiko tinggi terhadap keselamatan warga.
Pernyataan sikap ini memperkuat gelombang penolakan masyarakat setempat terhadap rencana alih fungsi hutan menjadi kawasan wisata terpadu yang disebut akan berdampak permanen pada kerusakan ekologi.
WALHI menilai kondisi topografi lereng Arjuno-Welirang yang curam tidak layak untuk pembangunan skala besar. Kemiringan lahan yang ekstrem disebut berpotensi memicu longsor jika vegetasi alami dibuka untuk proyek komersial.
Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, Indra Pradipta, menegaskan bahwa proyek tersebut mempertaruhkan keselamatan ribuan warga demi kepentingan investasi terbatas.
“Proyek ini akan merusak ekologi; hutan hilang, sumber mata air lenyap, dan habitat satwa musnah,” tegasnya.
Analisis WALHI menunjukkan, pembukaan lahan seluas 22 hektare berpotensi menghilangkan fungsi resapan air (catchment area) yang selama ini menjadi penyangga alami kawasan. Hilangnya fungsi ini dinilai akan meningkatkan risiko banjir bandang dan pergerakan tanah di wilayah permukiman bawah lereng.
Lokasi proyek yang memiliki kemiringan tebing lebih dari 40 derajat bahkan dikategorikan sebagai zona merah rawan longsor, memperkuat kekhawatiran terjadinya bencana jika proyek tetap dijalankan.
Selain ancaman fisik, WALHI juga menyoroti dampak ekonomi terhadap masyarakat lokal yang bergantung pada sumber mata air dari kawasan hutan lindung. Alih fungsi lahan dinilai berpotensi memutus akses terhadap sumber daya vital tersebut.
Indra mempertanyakan urgensi proyek tersebut dari sisi manfaat bagi masyarakat. Ia menilai potensi keuntungan ekonomi tidak sebanding dengan risiko bencana yang dapat timbul.
“Risiko banjir, banjir bandang, dan longsor akan meningkat. Ini mempertaruhkan keselamatan warga Tretes,” ujarnya.
WALHI mendesak Pemkab Pasuruan bersama DPRD segera menghentikan seluruh proses perizinan di kawasan yang disebut sebagai “Sabuk Hutan”, dengan menekankan bahwa langkah pencegahan jauh lebih murah dibanding biaya pemulihan pascabencana.
Tekanan dari aktivis lingkungan dan warga kini mengarah pada tuntutan agar pemerintah memprioritaskan keberlanjutan fungsi ekologis hutan dibanding kepentingan ekonomi jangka pendek yang dinilai eksploitatif.
(Red-Garudasatunews)
