SIDOARJO, Garudasatunews.id – Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, melakukan kunjungan ke UPT PPSAB Sidoarjo pada Kamis (9/4/2026). Kunjungan tersebut disebut sebagai ajang “melepas rindu” bersama puluhan balita yang diasuh di lembaga milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur itu.
Setibanya di lokasi, Mimik langsung menyampaikan rasa kangen kepada anak-anak melalui Plt Kepala UPT PPSAB Sidoarjo, Sri Mariyani. Ia kemudian memasuki ruang pengasuhan yang saat ini menampung 46 balita usia 0–6 tahun, termasuk enam anak yang telah memiliki calon orang tua angkat (COTA).
Data di lapangan menunjukkan, dari total anak yang diasuh, sekitar 14 di antaranya merupakan penyandang disabilitas. Kondisi ini menegaskan beban pengasuhan yang tidak ringan bagi lembaga tersebut, di tengah keterbatasan sumber daya manusia.
Dalam kunjungannya, Mimik terlihat berinteraksi langsung dengan anak-anak, menggendong serta mengajak bermain. Momen tersebut memunculkan kesan hangat, namun juga memantik pertanyaan terkait keberlanjutan perhatian pemerintah daerah terhadap nasib anak-anak terlantar tersebut.
Mimik mengungkapkan bahwa kunjungan ini sempat tertunda sejak momentum Lebaran. Ia mengaku baru memiliki waktu untuk datang dan bertemu langsung dengan anak-anak di PPSAB.
“Rencana sejak Lebaran ingin datang, tapi baru sekarang bisa terlaksana,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para pengasuh yang dinilai memiliki dedikasi tinggi dalam merawat anak-anak, termasuk yang berkebutuhan khusus.
Di sisi lain, Sri Mariyani mengungkap fakta bahwa mayoritas anak yang diasuh merupakan bayi terlantar dari berbagai daerah di Jawa Timur. Bahkan, pihaknya baru saja menerima bayi berusia tiga hari, menambah daftar panjang anak yang membutuhkan perlindungan negara.
“Total ada 46 anak, 14 di antaranya disabilitas. Ada yang sudah sekolah TK dan SLB,” jelasnya.
Pekerja sosial PPSAB, Pramutiya Safitri, mengungkapkan sistem pengasuhan dilakukan dalam tiga shift, masing-masing diisi lima hingga enam pengasuh. Skema ini disebut mirip dengan sistem kerja rumah sakit, guna memastikan pelayanan tetap berjalan 24 jam.
Namun, ia mengakui tantangan serius muncul ketika ada anak yang harus dirawat di rumah sakit. Kondisi tersebut mengurangi jumlah tenaga pengasuh di dalam panti dan berpotensi mengganggu stabilitas pelayanan.
“Yang paling berat saat ada anak dirawat di rumah sakit karena butuh pendamping khusus,” ungkapnya.
Situasi ini menyoroti kebutuhan peningkatan dukungan pemerintah, baik dari sisi tenaga maupun fasilitas, agar pengasuhan anak-anak terlantar dapat berjalan optimal, tidak sekadar menjadi latar kunjungan seremonial pejabat daerah.
(Red-Garudasatunews)
