MOJOKERTO, Garudasatunews.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi meningkat selama musim kemarau. Upaya tersebut ditandai dengan pelaksanaan Rapat Persiapan Gladi Kesiapsiagaan Kebakaran Hutan, Lahan, dan Kecelakaan Air (Laka Air) yang digelar di Smartroom Satya Bina Karya (SBK) Pemkab Mojokerto.
Rapat dipimpin langsung Wakil Bupati Mojokerto, Moch. Rizal Octavian, dan dihadiri unsur TNI, Polri, Dinas Kehutanan, Perum Perhutani, BPBD, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait. Forum tersebut difokuskan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi bencana yang kerap terjadi saat musim kemarau.
Dalam arahannya, Wabup menegaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak hanya bergantung pada ketersediaan personel maupun sarana pendukung, tetapi juga ditentukan oleh efektivitas sistem komando, komunikasi, dan koordinasi antarinstansi.
Menurutnya, gladi kesiapsiagaan yang akan dilaksanakan bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan menjadi instrumen evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan sistem penanganan bencana di lapangan.
“Gladi ini adalah sarana untuk menguji sistem komando, komunikasi, koordinasi lintas sektor, serta kesiapan personel dan peralatan dalam menghadapi kondisi darurat yang sesungguhnya,” ujar Rizal, Jumat (12/6/2026).
Ia menilai berbagai peristiwa bencana di sejumlah daerah menunjukkan masih adanya kendala koordinasi antarlembaga yang dapat menghambat proses penanganan saat kondisi darurat. Karena itu, kemampuan bergerak cepat dan bekerja secara terintegrasi menjadi faktor penting dalam meminimalkan dampak bencana.
Di sisi lain, Pemkab Mojokerto juga menyoroti tingginya risiko karhutla yang dipicu aktivitas manusia. Pembakaran sampah maupun pembukaan lahan dengan cara membakar dinilai masih menjadi faktor yang berpotensi memicu kebakaran, terutama saat kondisi cuaca kering disertai angin kencang.
Pemerintah daerah mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan menghindari segala bentuk aktivitas yang berisiko menimbulkan kebakaran hutan maupun lahan selama musim kemarau berlangsung.
“Saya mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan pembakaran lahan, sampah, maupun aktivitas lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Mojokerto juga meluncurkan dua inovasi kebencanaan, yakni Tangguh Rek dan Mojo Mandala. Program Tangguh Rek yang sebelumnya dikenal sebagai slogan daerah kini dikembangkan menjadi sistem tata kelola resiliensi kawasan rawan bencana yang berorientasi pada penguatan kesiapsiagaan masyarakat serta percepatan pemulihan pascabencana.
Tangguh Rek juga diubah menjadi akronim Tanggap, Tangkas, Unggul, dan Harmoni, yang menempatkan masyarakat sebagai unsur utama dalam mitigasi bencana dengan dukungan teknologi dan sistem koordinasi yang lebih terintegrasi.
“Melalui Tangguh Rek, kita ingin menghadirkan sistem kesiapsiagaan yang lebih cepat, responsif, dan berbasis teknologi serta partisipasi masyarakat,” kata Rizal.
Selain itu, BPBD Kabupaten Mojokerto meluncurkan Mojo Mandala atau Manajemen Data Bencana dan Pelaporan. Program ini dirancang untuk memperkuat sistem pendataan dan pelaporan kebencanaan sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat ketika terjadi bencana.
Melalui integrasi data yang lebih baik, pemerintah daerah diharapkan mampu memetakan wilayah rawan bencana, memantau perkembangan situasi secara real time, serta menentukan langkah penanganan yang tepat sesuai kondisi di lapangan.
Peluncuran Tangguh Rek dan Mojo Mandala menjadi bagian dari transformasi sistem kebencanaan di Kabupaten Mojokerto yang mengedepankan pendekatan berbasis data, teknologi, dan partisipasi publik. Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya memperkuat mitigasi serta kesiapsiagaan jangka panjang di tengah tantangan perubahan iklim yang meningkatkan risiko terjadinya bencana.
Pemkab Mojokerto menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam membangun sistem kebencanaan yang tangguh, adaptif, dan responsif guna menekan risiko bencana serta melindungi keselamatan masyarakat.
(Red-Garudasatunews)
