SAMPANG, Garudasatunews.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang hingga awal Juni 2026 masih belum menetapkan status kekeringan meski sejumlah kecamatan telah melaporkan mulai berkurangnya ketersediaan air bersih akibat musim kemarau.
Proses penetapan status kekeringan saat ini masih bergantung pada finalisasi pendataan dan verifikasi lapangan yang dilakukan BPBD terhadap laporan yang disampaikan pemerintah kecamatan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara data administratif dengan kondisi riil masyarakat terdampak.
Keterlambatan penetapan status menjadi perhatian karena dokumen tersebut merupakan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai langkah penanganan, termasuk distribusi bantuan air bersih serta pengajuan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur apabila kebutuhan penanganan meningkat.
Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sampang, Mohammad Hozin, mengatakan bahwa hingga saat ini jumlah desa terdampak belum dapat dipublikasikan karena masih dalam tahap verifikasi dan pembahasan internal.
“Sebagian besar kecamatan sudah menyampaikan laporan. Saat ini masih dalam tahap verifikasi dan pembahasan sebagai bahan penetapan status kekeringan,” ujar Hozin, Minggu (7/6/2026).
Menurutnya, validitas data menjadi faktor utama sebelum pemerintah daerah mengambil keputusan resmi terkait penetapan status kekeringan. Data tersebut nantinya digunakan untuk menentukan kebutuhan penanganan serta wilayah prioritas yang memerlukan intervensi pemerintah.
Hasil verifikasi akan menjadi dasar penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang status kekeringan Kabupaten Sampang Tahun 2026. SK tersebut sekaligus menjadi landasan administratif dalam pelaksanaan program mitigasi dan penanganan dampak kekeringan.
Selain untuk kebutuhan penanganan di tingkat daerah, dokumen penetapan status juga diperlukan sebagai dasar pengajuan bantuan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur apabila kapasitas penanganan daerah dinilai memerlukan dukungan tambahan.
BPBD berharap proses verifikasi dapat segera diselesaikan sehingga keputusan terkait status kekeringan dapat ditetapkan dalam waktu dekat. Seiring meningkatnya intensitas musim kemarau, pemerintah daerah terus memantau perkembangan kondisi di berbagai wilayah guna mengantisipasi potensi meluasnya krisis air bersih yang berdampak pada kebutuhan dasar masyarakat.
(Red-Garudasatunews)
